Kualitas Pelayanan Publik Tentang Pemberian Bantuan Kepada Masayrakat Di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar

Di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kampar berbagai jenis pelayanan publik terus dilakukan khususnya dalam bidang pelayanan pemberian bantuan kepada masyarakat. Namun secara umum masih diliputi oleh berbagai permasalahan dan fenemoena-fenomena yang terdapat di dalam organisasi birokrasi pelaksanan yaitu Bagian Administrasi Kesejateraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi  Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  Kampar, dan untuk mengetahui hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelaksanaan pelayanan publik pemberian bantuan pada Bagian Administrasi  Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten  Kampar. Metode penelitian dilihat dari jenisnya merupakan penelitian  kualitatif dengan cara survey dimana data yang diperoleh dilakukan identifikasi atas dimensi-dimensi yang cukup berpengaruh, kemudian fakta-fakta tersebut diberikan penafsiran yang meliputi analisa serta interprestasi data. Hasil penelitian ini menjunjukkan bahwa pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Kampar kurang terlaksana dengan baik. Berdasarkan tanggapan responden terhadap keseluruhan indikator yang diteliti dalam penelitian ini yang memberikan tanggapan baik hanya sebesar 27,3%, kemudian responden yang memberikan tanggapan cukup baik sebesar 33,1% dan selanjutnya yang paling banyak adalah responden yang memberikan tanggapan kurang baik yaitu sebesar 39,4%. Faktor-faktor penghambat pelaksanaan pelayanan publik tentang pemberian bantuan kepada masyarakat di Bagian Administrasi  Kesejahteraan Rakyat  Sekretariat Daerah Kabupaten  Kampar ada 4 faktor antara lain: a) Aspek manajerial; b) Aspek sumber daya manusia; c) Aspek budaya birokrasi; dan d) Aspek politik loka