DAMPAK PENERAPAN PSBB TERHADAP PENDAPATAN MASYARAKAT PADA MASA COVID-19 DI DESA JULUPA’MAI KABUPATEN GOWA PERSPEKTIF SIYASAH SYAR’IYYAH

This study aims to determine the impact of the implementation of PSBB on community income, especially in Julupa'mai Village, Gowa Regency during the Covid-19 pandemic. This research is a field research with a normative syar'i and juridical empirical approach, data sourced from primary data and secondary data. The results showed that the implementation of Large-Scale Social Restrictions (PSBB) in Julupa'mai Village had an impact on people's income, especially the lower middle class. However, this can be alleviated with the help of the government during the pandemic, among others Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, and Jaring Pengaman Sosial, including assistance derived from programs that existed before Covid-19, such as Program Keluarga Harapan, Bantuan Pendidikan Anak, and Kartu Prakerja. From an Islamic perspective, the application of PSBB is considered as a form of government ijtihad in an effort to maintain the safety of life (hifdz nafs) of every citizen.Penelitian ini bertujuan mengetahui dampak penerapan PSBB terhadap pendapatan masyarakat khususnya di Desa Julupa’mai Kabupaten Gowa selama masa pandemi Covid-19. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan normatif syar’i dan yuridis empiris, data bersumber dari data primer dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Desa Julupa’mai berdampak terhadap pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat menengah kebawah. Namun hal ini dapat diringankan dengan bantuan pemerintah selama pandemi, antara lain Bantuan Langsung Tunai, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Pangan Non Tunai, dan Jaring Pengaman Sosial, termasuk bantuan yang berasal dari program yang telah ada sebelum Covid-19, seperti Program Keluarga Harapan, Bantuan Pendidikan Anak, dan Kartu Prakerja.  Dalam perspektif Islam, penerapan PSBB dianggap sebagai bentuk ijtihad pemerintah dalam upaya menjaga keselamatan jiwa (hifdz nafs) setiap warga negara