Pengelolaan pendapatan parkir daerah (studi implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No 3 Tahun 2015 di Wilayah Parkir Kecamatan Klojen Kota Malang)

Yang menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaan Otonomi Daerah adalah dengan mengukur seberapa besar kemampuan keuangan suatu daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah atau pemerintahannya sendiri. Sumber keuangan tersebut salah satunya berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Pendapatan Asli Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, serta pendapatan daerah lain-lain yang sah. Kota Malang memiliki potensi ekonomi yang cukup besar. Dengan banyaknya area perdagangan, sekolah, universitas dan wisata di Kota Malang membuat kawasan yang berada di sekitarnya menjadi daya tarik bagi pendatang untuk melakukan kegiatan. Tentu hal ini akan mengakibatkan pertambahan jumlah penduduk yang juga akan mempengaruhi jumlah persebaran sarana yang ada. Guna mengimbangi adanya pertambahan jenis transportasi pada sarana maupun fasilitas umum, maka dari itu pemerintah melakukan upaya optimalisasi pada sektor perparkiran dengan mengeluarkan Perda No 3 tahun 2015 pada bulan November 2015 sebagai pengganti dari Perda No 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum. Kebijakan ini di tujukan agar hasil dari pendapatan parkir daerah akan terealisasi secara maksimal serta berbagai permasalahan di sektor parkir dapat dituntaskan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan pendapatan parkir daerah berdasarkan Perda No 3 tahun 2015 tentang Retribusi dan Jasa Umum Kota Malang serta faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Perda No 3 tahun 2015. Penelitian in berguna untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis serta masyarakat tentang pengelolaan pendapatan parkir daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data sekunder, observasi, interview, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan di wilayah parkir Kecamatan Klojen Kota Malang. Informan dalam penelitian ini yaitu juru parkir, koordinator, dan pegawai Dinas Perhubungan yang terkait langsung dengan masalah parkir Kota Malang. Hasil penelitian yaitu pengelolaan pendapatan parkir tergolong sedang. Karena masih banyak permasalahan disektor parkir yang belum terselesaikan seperti maraknya jukir liar, lahan parkir yang tidak semestinya dan kurangnya pengawasan. Berdasarkan hitungan kasar dari 3 zona lokasi penelitian maka hanya 77% pendapatan masuk ke Kas Daerah dan 33% menguap. Dan jika dilihat secara keseluruhan kurang lebih 600 titik lokasi parkir di Kota Malang, hanya ditargetkan sekitar 70% atau 7 Milyar dari pendapatan seharusnya yang bisa diomptimalkan 100% atau setara 10 Milyar bahkan lebih. Maka dalam pengelolaan pendapatan parkir daerah Kota Malang, sekitar 30% tidak masuk ke dalam Kas Daerah.Dari penetapan target retribusi tiap tahun memang baik karena menunjukan selalu mencapai target 100% atau bahkan diatasnya. Akan tetapi hal ini belum memperlihatkan indikator Dishub berkinerja baik, karena bisa jadi kesalahan saat penetapan target yang terlalu minimal dan kurang dioptimalkan berdasar data valid