Prispip dasar hak pemilikan rumah susun dan pertautannya dengan jaminan kredit atas hak tanggungan

Maraknya bangunan gedung-gedung bertingkat khususnya di kota-kota besar di Indonesia saat ini, merupkan hal yang sudah menjadi bagian dari tuntutan kebutuhan masyarakatnya. Apakah wujud bangunan itu pengoperasiannya difungsikan sebagai rumah tempat tinggal, perkantoran, pertokoan dan lain-lain, yang terdiri atas bagian-bagian yang dapat dihuni dan dimiliki secara individual. Pemilikan bagian-bagian bangunan gedung bertingkat seperti itu, menurut hukum di negara kita telah diatur secara rinci di dalam Undang-undang No 16 Tahun 1985 rumah Susun dan peraturan pelaksanaannya yaitu PP No.4 Tahun 1988. Disamping pengaturan hak-hak pemilihan secara individual dengan berbagai sifat assessoritasnya, juga telah dibuka peluang bagi pemegang hak atas tanah dan bangunan rumah susun serta satuan rumah susun itu untuk menjaminkan dengan hak tanggungan dalam memperoleh kredit dari Bank. Sehubungan dengan adanya pengeturan pemilikan satuan-satuan rumah susun secara individual yang dibangun atas satu bidang tanah, serta bagian-bagian bangunan gedung sebagai fasilitas yang tersedia untuk semua penghuninya, maupun benda-benda kelengkapan bangunan gedung tertentu yang tak dapat dipisahkan dari keseluruhan bangunan, terdapatlah prinsip-prinsip dasar yang melatarbelakangi aturan-aturan hukum positif tentang hak kepemilikan itu. Demikian pula jika hak-hak tersebut hendak dijamin kredit dengan hak tanggungan, sampai dimana batas kewenangan kreditur untuk melaksanakan eksekusi dan atau tidak menimbulkan keraguan bagi si pembeli lelang atas benda-benda jaminan tersebut