Dinamika Konstitusi Republik Indonesia perspektif historical constitution

Pembentukan konstitusi di Indonesia yang penuh dengan perjuangan mulai dari proses perancangannya hingga pengesahannya,yang dilakukan oleh BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau yang disebut dengan Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai , Badan penyelidik itulah yang kemudian membentuk “hukum Dasar” , yang direncanakan diperuntukkan bagi negara Indonesia merdeka. Hukum Dasar hasil karya BPUPKI itu oleh sidang PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia)18 Agustus 1945 dijadikan sebagai naskah Rancangan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia dan akhirnya disahkan oleh PPKI dan Undang-Undang Dasar 1945 itulah yang akhirnya menjadi konstitusi di negara kita. di Indonesia telah terjadi pergantian Undang-Undang Dasar sebanyak empat kali diantaranya : 1). Undang-Undang Dasar 1945 ; 2). Konstitusi RIS ( Republik Indonesia Serikat ) 1949; 3). Undang-Undang Dasar Sementara 1950; 4). Dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 maka konstitusi di Indonesia kembali lagi pada Undang-Undang Dasar 1945. Menjelang pemilu 1999, intensitas konflik politik makin meningkat. Kondisi tersebut berlanjut sampai dengan pelaksanaan proses amandemen pertama UUD RI 1945 pada sidang umum MPR tanggal 1 sampai dengan 20 Oktober 1999. Jadi, dalam situasi inilah proses amandemen pertama UUD RI 1945 berlangsung, dan dilanjutkan dengan proses amandemen kedua hingga keempat terhitung mulai tahun 1999 sampai dengan 2002 dengan segala problematika yang dihadapi pada saat-saat tersebut