Pendaftaran Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) renovasi oleh warga terhadap bangunannya di Kota Malang (studi di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang)

Setiap warga pemilik bangunan yang hendak atau sedang melakukan renovasi terhadap bangunannya di Kota Malang sehingga bangunan miliknya berubah bentuk maupun fungsi maka diwajibkan untuk melakukan pendaftaran IMB Renovasi terhadap bangunannya. Dikarenakan hal tersebut telah diatur dalam berbagai peraturan atau produk hukum di Kota Malang , diantaranya adalah Peraturan daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Penyelenggaraan Bangunan , Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Retribusi Perijinan Bangunan , Peraturan Walikota Malang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang SPP BP2T Kota Malang. Peraturan Walikota Malang Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan Pada BP2T Kota Malang serta Keputusan Kepala BP2T Kota Malang Nomor 188.4/35.73.314/2009 Tentang SPP Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang. Permasalahan yang diangkat oleh penulis adalah bagaimana pelaksanaan pendaftaran IMB Renovasi oleh warga terhadap bangunannya di Kota Malang serta apa penyebab sebagian besar warga Kota Malang tidak mendaftarkan IMB Renovasi terhadap bangunannya dan apa saja solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan tersebut maka penulis menggunakan metode pendekatan Yuridis sosiologis . Penelitian dilakukan di Kota Malang dengan penelitian di Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Malang. Jenis dan sumber data dari data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan dan data sekunder berasal dari studi kepustakaan,Responden terdiri dari Kepala sub bagian Umum BP2T , Staf Penyusunan Program dan 15 orang warga Kota Malang yang sedang merenovasi bangunannya ,Analisa data dengan menggunakan Deskriptif Analisis. Berdasarkan hasil penelitian ternyata pelaksanaan pendaftaran IMB Renovasi oleh warga terhadap bangunannya di Kota Malang masih sangat rendah , hal tersebut disebabkan dari berbagai faktor diantaranya adalah tidak meratanya sosialisasi dari Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Malang mengenai IMB Renovasi di Kota Malang, selain itu faktor intern dari warga sendiri pun cukup tinggi ke tidaksadaran warga Kota Malang akan peraturan-peraturan mengenai perijinan juga menjadi faktor utama dalam rendahnya pelaksanaan pendaftaran IMB Renovasi tersebut. Dan adapun saran dari penulis baik bagi Pemerintah Daerah Kota malang dan Badan pelayanan perijinan Terpadu Kota Malang agar lebih meningkatkan sosialisasi mengenai perijinan , serta meningkatkan pengawasan terhadap segala kenyataan yang terjadi di lapangan guna meminimalkan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh warga terhadap ketentuan-ketentuan mengenai perijinan khususnya mengenai IMB renovasi yang diatur dalam berbagai produk hukum di Kota Malang