The format of natural resources management in sustainable development

Paradigma lama pembangunan nasional yang sangat sentralistik menciptakan suatu ketimpangan-ketimpangan sosial dan ekonomi baik antar daerah, antar wilayah, antar golongan masyarakat dan antar kawasan. Pertumbuhan ekonomi yang hampir mencapai rerata 7% per tahun selama 32 tahun pada kenyataannya disokong oleh pasokan-pasokan input sumberdaya alam yang berlebihan. Eksploitasi sumberdaya alam seperti adanya HPH yang menjadi pemicu degradasi sumberdaya hutan tidak diimbangi dengan kaidah-kaidah konservasi dan keberlanjutan. Campur tangan pusat dalam pengelolaan sumberdaya alam di daerah terlampau besar, sehingga muncullah goncangan-goncangan sosial, politik dan ekonomi di daerah. Pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah sebagai implementasi untuk menjawab permasalahan di daerah sampai saat ini masih menjadi polemik. Apakah dengan pemberlakuan otonomi daerah mampu menjamin bahwa eksploitasi sumberdaya alam di daerah tidak akan terjadi lagi? bagaimanakah pengelolaan sumberdaya alam dalam perspektif federasi? akhirnya, baik dengan otonomi daerah ataupun dengan federasi, suatu pembangunan yang dilaksanakan oleh suatu negara harus memperhatikan prinsip-prinsip keberlanjutan