HAK-HAK PEREMPUAN PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM

This article discusses women's rights after divorce in positive law and Islamic law. Women's rights after divorce are deemed necessary to be discussed further, because in the Indonesian legal system women's rights after divorce are guaranteed by the Supreme Court regulations, considering that marriage in Indonesian law is regulated based on positive law and Islamic law. The method used in this research is normative juridical with the type of literature study. The results of this study show that after the divorce, women's rights, especially a living are guaranteed in the Marriage Law, as well as the issuance of Perma number 3 of 2017. Then according to Islamic law, ex-husbands have an obligation to provide iddah and hadhanah to their wives and children, mut'ah maintenance for women who are divorced, as well as dowry debts that must be repaid immediately.   Keywords: Women's Rights; Positive Law; Islamic Family LawArtikel ini membahas tentang hak-hak perempuan pasca perceraian dalam hukum positif dan hukum Islam. Hak-hak perempuan setelah bercerai dipandang perlu dibahas lebih lanjut, karena dalam sistem hukum Indonesia hak-hak perempuan pasca perceraian dijamin dengan adanya peraturan Mahkamah Agung, mengingat perkawinan dalam hukum Indonesia diatur berdasarkan hukum positif dan hukum islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah yuridis normatif dengan jenis penelitian studi pustaka.  Hasil dari penelitian ini diperoleh bahwa pasca terjadinya perceraian, hak-hak perempuan khususnya nafkah dijamin dalam Undang-Undang Perkawinan, serta dikeluarkannya Perma nomor 3 tahun 2017. Kemudian menurut hukum Islam, bekas suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah iddah dan hadhanah kepada istri dan anaknya, nafkah mut’ah bagi perempuan yang ditalak, serta hutang mahar yang harus dilunasi segera. Kata Kunci: Hak-Hak Perempuan; Hukum Positif; Hukum Keluarga Isla