KESESUAIAN FIQIH TALAK SYI’AH IMAMIYYAH DENGAN ATURAN PERKAWINAN DI INDONESIA

Abstract: Although Muslims in Indonesia adhere to the Sunni ideology, the Compilation of Islamic Law (KHI), inaugurated through Presidential Instruction No. 1 of 1991, does not fully quote the opinions of the scholars from the al-Arba'ah School. For example, the provisions in Articles 115, 129, 130 and 134 require a divorce to be carried out before the court. This provision is not found explicitly in the view of the Madzhab al-Arba'ah. Therefore, many religious institutions and Islamic community organizations issue fatwas regarding divorce outside the court, including the Shia Imamiyyah group. This study aims to compare the concept of fiqh talak in the Shia Imamiyyah with the concept of talak in the Compilation of Islamic Law. This study uses qualitative research with a statutory approach and a comparative approach with library research methods. The results show fundamental similarities and differences between the two concepts. For divorce before the court, there are similarities where Shia Imamiyyah Fiqh requires that the divorce must be witnessed by two people who are fair, mature and reasonable. The KHI arrangement for divorce before the court does not doubt its validity and conformity with Islamic Shari'a because it was taken based on the results of the Ijtihad 'Ulama in Indonesia. The regulation's purpose is to protect women's rights and dignity against bad treatment from men who can impose unilateral divorce.Abstrak: Meskipun muslim di Indonesia menganut paham sunni, namun Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang diresmikan melalui Inpres No. 1 Tahun 1991 tidak sepenuhnya menukil pendapat para ulama dari Madzhab al-Arba’ah tersebut. Sebut saja ketentuandalam Pasal 115, 129, 130 dan 134 yang mengharuskan talak dilakukan di hadapan pengadilan. Ketentuan tersebut tidak ditemukan dalam pandangan Madzhab al-Arba’ah. Oleh karena itu, banyak lembaga keagamaan maupun organisasi masyarakat Islam mengeluarkan fatwa akan jatuhnya talak di luar pengadilan, termasuk termasuk golongan Syi’ah ImamiyyahPenelitian ini bertujuan untuk membandingkan konsep fiqih talak pada Syi’ah Imamiyyah dengan konsep talak dalam Kompilasi Hukum Islamserta kesesuaiannya dengan aturan perkawinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach) dengan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat banyak kesamaan dan perbedaan yang mendasar di antara kedua konsep tersebut. Untuk perceraian di hadapan pengadilan, ditemukan persamaan dengan Fiqih Syi’ah Imamiyyah yang memiliki persyaratan bahwa perceraian harus disaksikan oleh dua orang yang adil, dewasa dan berakal. Pengaturan KHI atas perceraian di depan pengadilan tidak diragukan lagi keabsahanya dan sesuai dengan Syariat Islam karena diambil berdasarkan hasil Ijtihad ‘Ulama di Indonesia. Tujuan aturan tersebut tidak lain adalah untuk melindungi hak dan martabat kaum wanita atas perlakuan buruk dari laki-laki yang dapat menjatuhkan talak secara sepihak