OPTIMALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TERKAIT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN KELOMPOK PENGHAYAT KEPERCAYAAN BERDASARKAN NILAI DEMOKRASI PANCASILA (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 97/PUU-XIV/2016)

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 tentang yudicial review Undang- Undang Administrasi Kependudukan, telah membolehkan para penganut aliran kepercayaan untuk mencantumkan keyakinannya pada kolom agama di Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik. Studi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengakuan kesetaraan agama dan kepercayaan dalam konteks administrasi kependudukan, serta apa akibat hukum yang ditimbulkan dari berlakunya putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 bagi pemerintah dan penganut aliran kepercayaan dalam mewujudkan jaminan konstitusi bagi warga negara terutamapenganut kepercayaan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang menggunakan sumber data berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Yang menjadi titik pentingnya ialah bagaimana penerapan secara administratif melalui peraturan pemerintah pusat dan daerah yang kemudian diseragamkan dengan tafsir dalam putusan MK No. 97/PUU-XIV/2016