PRAKTIK BERACARA PENYELESAIAN SENGKETA ADAT SUMATERA BARAT BERDASARKAN ASAS BAJANJANG NAIAK BATANGGO TURUN

Dengan adanya kebijakan penghapusan peradilan adat maka secara yuridis yang diakui dalam sistem peradilan di Indonesia yaitu peradilan negara. Namun di Sumatera Barat eksistensi lembaga penyelesaian sengketa adat ini masih berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut tulisan ini akan mengkaji mengenai praktik penyelesaian sengketa adat di Sumatera Barat. Penulisan artikel ini menggunakan metode pendekatan sosiologis yuridis, mengkaji kaidah, konsep, pandangan masyarakat, doktrin-doktrin hukum. Hasil kajian menunjukkan bahwa tahapan beracara penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan asas bajanjang naiak batanggo turun yaitu melalui tahap Bakaum (musyawarah antara kaum), Bakampuang (penyelesaian di setiap kampung), kemudian tahap Pasukuan (penyelesaian dibantu oleh suku lain) dan Babalai Bamusajik. Apabila tidak selesai maka diajukan kepada Lembaga Kerapatan Nagari.The policy to abolish customary court juridically recognizes state courts as the only judicial system in Indonesia. However, in practice, the customary dispute resolution institutions in West Sumatra still exist. This article will examine the practices of customary dispute solving in West Sumatra. This article uses a sociological juridical approach, and it looks at the rules, concepts, views of society, and legal doctrines. The study results show that customary dispute solving involves some stages that are carried out by the principle of 'bajanjang naiak batanggo turun'. The process consists of the Bakaum stage (consultation between people), the Bakampuang stage (settlement in each village), the Pasukuan stage (settlement assisted by other tribes) and Babalai Bamusajik. Unless the dispute is solved, the People will submit the dispute to 'Lembaga Kerapatan Nagari'