Efektivitas Pengawasan Pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun oleh Pemerintah

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia secara adil dan merata, sebagai salah satu usaha untuk mengisi cita-cita perjuangan bangsa Indonesia. Penelitian ini bertujuan mengetahui dan memahami pelaksanaan fungsi pengawasan pemerintah terhadap pembentukan Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun dan mengetahui penerapan sanksi terhadap pengembang yang merangkap sebagai anggota pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti dan menelaah fakta yang ada sejalan dengan pengamatan di lapangan, Data dikaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan acuan untuk memecahkan masalah. Sampel sebanyak sebelas orang yang dipilih secara purposive (dipilih secara sengaja). Data dikumpulkan melalui wawancara untuk menggali dan mendalami hal-hal penting yang mungkin belum terjangkau atau untuk mendapatkan jawaban yang lebih detail atas suatu persoalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak berjalan dengan efektif, khususnya dalam hal Pembentukan PPPSRS, sedangkan penerapan sanksi oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam hal melakukan penindakan terhadap oknum pengembang Rumah Susun Graha Cempaka Mas tidak tegas karena hanya sebatas sanksi administratif yang berlangsung dari tahun 2013 yakni penerapan tarif listrik, air, Iuran Pengelolaan Lingkungan (IPL), dan parkir kembali ketarif yang lama, dan pemberitahuan pemberhentian sementara kegiatan rapat anggota oleh Pengurus Perhimpunan Rumah Susun Graha Cempaka Mas baru diterbitkan awal tahun 2015, tanpa tindakan pengawasan dari pemerintah, sehingga pemberhentian kegiatan rapat anggota oleh pengurus Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun sampai saat ini tidak dilaksanakan