Peran Komisi Pemiihan Umum Bengkulu Tengah Dalam Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Pada PILKADA Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2020

Hak politik berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang diwujudkan dalam bentuk partisipasi dengan memberikan hak pilih. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia sudah semestinya membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat termasuk penyandang disabilitas untuk ikut berpartisipasi dalam ranah politik termasuk ikut serta dalam pemilihan umum. Skripsi ini berjudul peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bengkulu Tengah dalam pemenuhan hak politik penyadang disabilitas pada pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu Tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran yang dilakukan KPU Bengkulu Tengah dalam pemenuhan hak politik penyandang disabilitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif untuk memberikan gambaran terhadap masalah penelitian. Aspek penelitian ini diadopsi dari tugas dan fungsi KPU dalam melindungi dan memfasilitasi hak pilih penyandang disabilitas sesuai dengan amanat Undang-Undang berdasarkan tahapan pemilu yaitu : identifikasi pendataan pemilihan disabilitas, perencanaan dan pengadaan sarana prasarana, pelaksanakan sosialisasi, dan pendidikan politik. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa KPU Bengkulu Tengah melakukan identifikasi pendataan pemilihan disabilitas dengan cara pencocokan dan penelitian, lalu dalam aspek perencanaan dan pengadaan sarana prasarana dilakukan pendamping khusus hanya ada pendamping tuna netra, kemudian dalam aspek pelaksanaan sosialisasi KPU Bengkulu Tengah melakukan sosialisasi tatap muka 1 kecamatan 1 pemilih disabilitas dan dalam aspek pendidikan politik ditemukan tidak ada lembaga yang menaungi penyandang disabilitas. Peneliti menyimpulkan bahwa Peran Komisi Pemilihan Umum Bengkulu Tengah masih belum optimal dalam upaya pemenuhan hak politik penyandang disabilitas dalam beberapa tahapan pemilihan umum