Potret Good Government Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Barat

Indonesia is a country based on the law (Article 1 paragraph (3), ThirdAmendment, 1945 Constitution). That the administration of government is based on legalprinciples to limit the power of the government, meaning that state power through itsapparatus is limited by law (rechtsstaat), not based on mere power (machtsstaat). Eachdistrict government, where the Regency DPRD, together with the Regent, is a unitary organof the Regency Regional Government. In West Bandung Regency, in terms of exploringvarious potential resources, all local government organs try to empower the concept ofregional autonomy. Of course, according to the culture in the West Bandung Regency area,DPRD members are more sensitive to the people in the area, from the sub-district, village,and the environment. At RT/RW, the goal is to absorb the aspirations of the community andultimately create community welfare. Implementation of Regional Autonomy, by handingover part of the regional authority to regulate, compose, and supervise in a broader, morereal, and more responsible way, especially in utilizing various kinds of potential resourcesavailable in their respective regions. Policies and authorities in the distribution of power inregional governments need to pay attention to the theory of mutual supervision and control(checks and balances). The role of the DPRD of West Bandung Regency in realizing goodgovernance has not run optimally and comprehensively, but has shown developments in abetter direction than before. The DPRD's role as a regulator of regional regulations thatare ideally suited to regional needs has not been maximized because in making governanceregulations, DPRDs must refer to regional regulations and the central government. DPRD,as the formulator of the regional budget, has not been able to prioritize the allocation offunds for governance in the region because there are still other priority allocations forneeds, including education and health. As outlined in Law 32 of 2004, the position of theDPRD in controlling the implementation of regional regulations (supervision function) inimplementing good regional governance has not run as expected due to the lack of expertsand communication dimensions, and the position of the DPRD is still unclear as outlined inLaw No. 23 of 2014 concerning regional government, where DPRD members are stillambiguous as to whether they are regional government administrators or regional officers(ASN). Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum (Pasal 1 ayat (3)amandemen ketiga, UUD 1945). Bahwa penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atasprinsip-prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan Pemerintah, artinya kekuasaan negaramelalui aparatnya dibatasi oleh hukum (rechtsstaat), bukan didasarkan atas kekuasaanbelaka (machtsstaat). Setiap pemerintahan daerah kabupaten, dimana DPRD Kabupatenbersama-sama dengan Bupati, merupakan satu kesatuan organ Pemerintahan Daerah Kabupaten. Di Kabupaten Bandung Barat, dalam hal menggali berbagai potensi sumberdaya, segenap organ Pemerintah Daerah mencoba memberdayakan konsep Otonomi Daerah,tentunya sesuai kultur di daerah Kabupaten Bandung Barat, anggota DPRD lebih pekamasyarakat yang ada di daerah mulai dari kecamatan, Desa, sampai ke lingkungan RT/RW,tujuannya menyerap aspirasi masyarakat dan akhirnya bisa menciptakan kesejahteraanmasyarakat. Implementasi Otonomi Daerah, dengan cara menyerahkan sebagian darikewenangan daerah untuk mengatur, Menyusun, serta mengawasi dengan cara lebih luas,lebih nyata dan bertanggung jawab, terutama dalam memanfaatkan berbagai macam potensisumber daya yang tersedia di daerahnya masing-masing. Kebijakan dan kewenangan dalampembagian kekuasaan di Pemerintahan Daerah, perlu memerhatikan teori saling mengawasidan kontrol (checks and balances). Peran DPRD Kabupaten Bandung Barat dalammewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik belum berjalan maksimal dankomprehensif, namun sudah menunjukkan perkembangan ke arah yang lebih baik darisebelumnya. DPRD sebagai regulator Peraturan Daerah ideal yang sesuai kebutuhan daerah,belum maksimal, karena dalam membuat aturan tata kelola DPRD harus merujuk kepadaregulasi daerah dan pemerintah pusat. DPRD sebagai perumus anggaran daerah, belum bisamemprioritaskan alokasi dana untuk tata kelola di daerah, karena masih ada alokasikebutuhan lain yang lebih diutamakan, diantaranya untuk pendidikan dan kesehatan. DPRDsebagai controlling pelaksanaan Peraturan Daerah (fungsi pengawasan) dalammelaksanakan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, belum berjalan dengan harapan,karena minimnya tenaga ahli, dimensi komunikasi, dan kedudukan DPRD masih belum jelassebagaimana digariskan dalam Undang-Undang 32 Tahun 2004, maupun Undang-UndangNomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, dimana anggota DPRD masih ambiguapakah sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah atau Pejabat Daerah (ASN)