Kedudukan Mediasi Struktural Perceraian Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

In Law Number 1 of 1974 Article 38 of marriage breaks up, one of which is divorce. Divorce (divorce) is an event of official separation between husband and wife and they are determined not to carry out their duties and obligations as husband and wife. Civil Servants (PNS) who are members of the community face similar issues in their marriages. There are many civil servants (PNS) who must end their domestic life through divorce. Divorce for Civil Servants (PNS) is specifically regulated in Government Regulation Number 10 of 1983 Jo Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Amendment of Government Regulation Number 10 of 1983 concerning Marriage Permit and Divorce for Civil Servants. The application for a civil service divorce permit that occurs at the Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights in West Java continues to refer to Government Regulation Number 45 of 1990 in conjunction with Government Regulation Number 10 of 1983 and Circular of the Head of BAKN Number 48 of 1990, where each application for divorce permit that enters must go through a mediation process carried out by officials. This research is normative legal research using secondary data as its primary legal material. The research approach used is the statutory approach. The results of this study are: First, the application of the principle of equality before the law regarding divorce arrangements (Law Number 1 of 1974 concerning Marriage) for Civil Servants and State Officials does not apply fully because it relates to the enactment of the special principles of the Lex Specialist Derogat Lex Generalis, namely the enactment of Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990 concerning Marriage Permit and Divorce for Civil Servants. So it is compulsory for Civil Servants and State Officials to obey and obey Government Regulation Number 10 of 1983 in conjunction with Government Regulation Number 45 of 1990 as a specific regulation regarding divorce, in addition to Law Number 1 of 1974 concerning marriage as a general regulation regarding divorce. Second, the mediation of divorce cases at the West Java Regional Office of the Ministry of Law and Human Rights has not been effective. The ineffectiveness of mediation is due to the fact that the mediator has not fully (maximally) carried out mediation and still seems to only fulfil formalities, a standard measure of success in mediating divorce cases that is difficult to achieve, and a lack of a peaceful response. For mediation to be effective, improvements and changes involving the mediator, its rules, and culture must be carried out and go hand in hand and support one another. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 38 putusnya perkawinan salah satunya adalah perceraian. Perceraian (divorce) merupakan suatu peristiwa perpisahan secara resmi antara pasangan suami-istri dan mereka berketetapan untuk tidak menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami-istri. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang merupakan bagian dari masyarakat, terkadang juga memiliki permasalahan yang sama dalam kehidupan berumah tangganya. Tidak sedikit sebagian dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang harus mengakhiri kehidupan rumah tangganya dengan jalan perceraian. Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ini secara khusus diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Permohonan ijin perceraian PNS yang terjadi di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Barat tetap berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 jo Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 dan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 48 Tahun 1990, dimana setiap permohonan ijin perceraian yang masuk harus melalui proses mediasi yang dilakukan oleh pejabat. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan data sekunder sebagai bahan hukum primernya. Pendekatan penelitian yang dipergunakan adalah pendekatan perundang-undangan. Hasil dari penelitian ini adalah: Pertama, Pemberlakuan asas persamaan di hadapan hukum mengenai pengaturan perceraian (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara tidak berlaku sepenuhnya karena berkaitan dengan berlakunya aturan khusus azas Lex Spesialis Derogat Lex Generalis, yaitu berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Maka sudah sewajibnya Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara patuh dan taat pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai peraturan khusus mengenai perceraian, disamping Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai peraturan mengenai perceraian secara umum. Kedua, Mediasi perkara perceraian pada Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Jawa Barat belum efektif. Belum efektifnya mediasi ini disebabkan karena pelaksana mediasi belum sepenuhnya (secara maksimal) melakukan mediasi dan masih terkesan hanya memenuhi formalitas, standar ukuran keberhasilan mediasi perkara perceraian yang sulit dicapai, dan kurang diresponnya upaya damai. Agar mediasi dapat efektif maka perbaikan dan perubahan yang meliputi pelaksana mediasi, aturannya dan budayanya harus dilakukan dan berjalan seiring dan saling mendukung