SOSIALISASI PENDIDIKAN POLITIK PRAKTISDI ERA DISRUPSI KAUM MILENIAL KOTA SEMARANG

Indonesia merupakan negara demokrasi partisipasi politik warganegara berawal dari pemahaman bahwa kedaulatan negara berasal dari rakyat. Karena itu dalam pelaksanaannya semua pengambilan keputusan politik harus melibatkan peran serta rakyat.Hal tersebut bertujuan agar setiap kebijakan politik yang nanti dihasilkan benar- benarmemprioritaskan kepentingan rakyat. Segala praktik penyelenggaraan kekuasaan negara haruslah berpijak pada aspirasi rakyat. Secara eksplisit landasan konstitusional penyelenggaraan kekuasan negara secara demokratis tertuang dalam Pasal1ayat (2) UUD 1945 Amandemen, bahwa kedaulatan negara berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Metode kajian menggunakan pendekatan kualitatif. Pasal 28 UUD 1945 Amandemen menjelaskan, Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang.Diharapkan kajian ini dapat memberikan kontribusi kepada Pemerintah Kota Semarang, yaitusosialisasi pendidikan politik praktis secara berkala dan berkelanjutan ke kampung- kampung, desa-desa/kelurahan di Kota Semarang dengan tujuan agar generasi milenial di era disrupsi di mana mereka dapat memberikan kontribusi suara dan sikap berpolitik praktis yang berkarakter di media-media sosial sehingga mereka berkesempatan dan bertanggung-jawab dalam kehidupan politik praktis sesuai dengan ideologi Pancasila dan UUD 1945. Demokrasi itu menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap warganegara, di mana hak warganegara itu melekat dalam diri tiap-tiap individu (perorangan), akan tetapi juga ia harus faham tentang kewajibannya sebagai warganegara Indonesia yang baik yang berpijak pada ideologi Pancasila dan UUD 1945