EVALUASI KINERJA POLITISI PEREMPUAN ANGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SINJAI

This article discusses the performance of female politicians from the Sinjai Regency Regional People's Legislative Council. research methods thatused is a type of qualitative descriptive research. There are 7 informants using data collection techniques throughinterviews, observations and documentation. The research data analysis technique is through the stages of data simplification, data analysis, and data verification.The results of this study indicate that the performance of female politicians in the DPRD of Sinjai Regency in 2014-2019 has been good, it can be seenfrom the implementation of the role of women politicians in carrying out the function of legislation, as evidenced by the successful approval of regional regulations related togender, and children. Women politicians are judged to be able to recognize the needs and aspirations of the community to then be poured into policies. BesidesTherefore, the implementation of the role of women politicians in carrying out the budget function can be seen from the success in determining the amount of the budget forsupport programs to increase women, women politicians are considered active and capable in carrying out supervisory functions, includingsupervising the executive, supervising the running of the government and carrying out supervision of the APBD by the SKPD.Artikel ini membahas tentang kinerja politisi perempuan angota dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten sinjai. metode penelitian yangdigunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Informan berjumlah 7 orang dengan menggunakan teknik pengumpulan data melaluiwawancara, observasi dan dokumentasi. Teknik analisis data penelitian melalui tahapan peyederhanaan data, analisis data, dan verifikasi data.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja politisi perempuan di DPRD Kabupaten Sinjai tahun 2014-2019 sudah baik, hal tersebut dapat dilihat dari pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi legislasi, dibuktikan dengan berhasil disepakatinya Perda yang berkaitan dengan gender, dan anak. Politisi perempuan dinilai mampu mengenali kebutuhan dan aspirasi masyarakat untuk kemudian dituangkan dalam kebijakan. Selain itu pelaksanaan peran politisi perempuan dalam melaksanakan fungsi anggaran dapat dilihat dari berhasil menetapkan besaran anggaran untuk mendukung program-program peningkatan perempuan, Politisi perempuan dinilai aktif dan mampu dalam melaksanakan fungsi pengawasan, diantaranya melakukan pengawasan terhadap pihak eksekutif, pengawasan terhadap jalannya pemerintahan serta melaksanakan pengawasan APBD oleh SKPD