Legislasi hukum Islam pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2014)

Disertasi ini bertujuan untuk menjelaskan legislasi hukum Islam pada masa Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono berikut perdebatan yang muncul selama proses legislasi serta konfigurasi politik Islam masa reformasi. Secara politik, Indonesia pada masa ini berada pada posisi yang stabil. Sebagai presiden pertama yang dipilih langsung, Pemerintahan SBY menjadi lebih legitimated dibanding sebelumnya. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan jenis penelitian kualitatif. Selain menggunakan pendekatan sosio-yuridis-historis, sumber data dalam penelitian ini didapat dari hasil kajian pada perpustakaan dan dokumentasi/arsip sebagai sumber primer ditambah dengan sumber sekunder berupa jurnal dan artikel yang mendukungnya. Terdapat tiga temuan dalam penelitian ini : pertama, fragmentasi politik muslim sangat mempengaruhi proses legislasi hukum Islam; kedua, terkristalnya legislasi hukum Islam dalam sistem hukum nasional dalam konstruks akomodasi formalis dan transformatif; ketiga, terdapat dua pola perdebatan politik di kalangan anasir demokrasi ketika proses legislasi tersebut yakni antagonistik sekuler dan akomodasi inklusif. Studi ini sependapat dengan Abdul Halim (2008) yang menyatakan semakin demokratis Indonesia, makin terbuka peluang memasukkan hukum Islam dalam sistem hukum nasional; Muhammad Tahir Azhary (1991) dengan Teori Kosentrisnya bahwa agama, hukum, dan negara merupakan tiga unsur dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, jika disatukan akan membentuk lingkaran konsentris menjadi sebuah kesatuan yang saling berkaitan; Ismail Suny (1994) dengan Teori Eksistensinya bahwa terdapat hubungan erat antara hukum Islam dan hukum nasional yang terwujud dalam bentuk eksistensi hukum Islam dalam hukum nasional; dan Teori Ekletisismenya A. Qodri Azizy (2002), bahwa hukum nasional dibentuk dengan cara memilih dari berbagai sumber dan doktrin hukum yang berlaku di Indonesia (hukum adat, Islam, dan Barat)