Legalitas Pencatatan Perkawinan di Indonesia dalam Perspektif Historis Yuridis dan Kemaslahatan

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis sejarah pencatatan perkawinan di Indonesia dengan menggunakan asas kepastian hukum dan kemaslahatan. Penelitian tesis ini merupakan jenis penelitian hukum normatif bersifat kualitatif dengan metode deskriptis-analitis. Sumber data primer yaitu aturan pencatatan perkawinan dimulai pra kemerdekaan hingga pasca kemerdekaan yaitu: Stbl 1929 No 348 jo Stbl 1931 No 467 tentang Perkawinan dan perceraian orang Islam untuk wilayah Jawa dan Madura. Stbl 1932 No 482 jo Stbl 1933 No 98 tentang perkawinan dan perceraian orang Islam di wilayaha Surakarta dan Jogjakarta. Burgerlijk Wetboek (BW). Stbl 1933 Nomor 75 jo Stbl 1936 Nomor 607 tentang Peraturan Pencatatan Sipil untuk orang Indonesia, Kristen, Jawa, Madura, Minahasa, dan Ambonia. Pasca kemerdekaan. UU No. 22 tahun 1946 jo. UU No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. UU No 1 tahun 1974 jo UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. PP No 10 tahun 1983 Jo. PP No. 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian PNS. PP No 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 1 tahun 1974 jo. UU No 16 tahun 2019 tentang Perkawinan. UU No 24 tahun 2003 jo UU No 24 tahun 2006 tentang Adminduk dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) dalam konteks historis pencatatan perkawinan di Indonesia sebelum kemerdekaan diatur dalam Staatblaad Stbl 1929 No 348 jo Stbl 1931 No 467 tentang Perkawinan dan perceraian orang Islam untuk wilayah Jawa dan Madura. Sedangkan Pasca kemerdekaan diatur dalam UU No. 1 tahun 1974 jo UU No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan. (2) masih terdapat banyak problematika pencatatan perkawinan di Indonesia yaitu: Perkara itsbat nikah, Biaya administrasi pencatatan perkawinan, Jarak tempuh, Rumitnya proses memperoleh dokumen, Kurangnya pemahaman masyarakat. (3) ada beberapa alasan mengapa perkawinan wajib dicatatkan yaitu: Terjaminnya asas kepastian hukum bagi pasangan suami-isteri, anak anak/keturunannya. Terjaminnya kemaslahatan bagi pasangan suami-isteri, anak-anak/keturunannya, dan bagi lingkungan masyarakat