Tinjauan yuridis pengaturan sistem notifikasi merger berdasarkan hukum persaingan usaha (Studi Komparatif Pengaturan Sistem Notifikasi Merger di Indonesia, Amerika Serikat dan Australia)

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan sistem notifikasi merger berdasarkan hukum persaingan usaha yang berlaku di Indonesia, Amerika Serikat (AS) dan Australia. Secara khusus, skripsi ini mencoba mendalami muatan aturan hingga keharmonisan regulasi dengan aturan lain yang mengatur perihal merger. Disamping itu skripsi ini juga mencoba mengupas beberapa aturan khusus dalam regulasi notifikasi, seperti penilaian dengan persyaratan (remedies) dan notifikasi terkait merger internasional. Terakhir penulis mencoba membandingkan aturan notifikasi merger yang berlaku di Indonesia, AS dan Australia untuk kemudian diuraikan secara lebih lanjut terkait kelebihan dan kekurangan dari masing-masing sistem notifikasi, baik dari segi aturan substansi maupun beberapa aturan teknis di ketiga negara tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research) melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach). Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berupa studi pustaka. Melalui studi pustaka peneliti mengumpulkan dokumen dan data untuk diolah menggunakan metode analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia menggunakan sistem yang menggabungkan antara pra notifikasi sukarela dengan sistem post notifikasi wajib, sehingga bilamana suatu perusahan yang telah melakukan merger tidak lolos notifikasi maka terdapat dua pilihan, yakni dengan membubarkan perusahaan hasil merger atau dengan melakukan remedies. AS hanya menggunakan sistem pra notifikasi wajib, sedangkan pasca merger fokus melakukan review terhadap perubahan-perubahan terkait objek penilaian yang terjadi pasca merger. Australia tidak menggunakan sistem notifikasi wajib, sehingga beban pengumpulan data dan informasi hingga penegakan hukum terhadap merger yang melanggar rambu-rambu persaingan terletak pada otoritas pengawas persaingan usaha di Australia, sebaliknya perusahaan hasil merger-lah yang dituntut memiliki kesadaran untuk mematuhi rambu-rambu persaingan usaha jika aktivitas merger tersebut tidak ingin terjebak pada sanksi pidana, sanksi administratif, bahkan pembubaran aktivitas merger. Kata Kunci : Pra Notifikasi Merger, Post Notifikasi Merger, Remedies