Potret Pajak Daerah di Indonesia

Sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menurutUndang-Undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada daerah untuktersebut dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensidan keanekaragaman.Namun dalam pelaksanaannya sistem tata kelola pemerintahan di Indonesiapada awalnya bersifat sentralistik, semua tata kelola pemerintahan ditangani olehpemerintah pusat. Perubahan baru terjadi setelah reformasi pemerintahan, yaitu:sejak ditetapkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang PemerintahanDaerah, di mana pemerintah daerah diberi kewenangan penuh untuk mengelolapemerintahan kecuali enam urusan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat,yaitu: politik luar negeri, moneter fiskal, pertahanan, keamanan, yustisi, dan agama.Untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan di daerah idealnya bersumberpada pendapatan asli daerah (PAD), di mana pajak daerah menjadi tumpuan dalampenerimaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), sementara sumber PADlainnya seperti retribusi daerah dan laba BUMD hanya merupakan penunjangsemata. Sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945, landasan pungutan pajakharus ditetapkan dengan undang-undang, yang tentunya disesuaikan denganperkembangan tata kelola pemerintahan. Untuk itu, UU No. 19 Tahun 1997 sebagaidasar pungutan pajak daerah di Indonesia setelah otonomi daerah diubah denganUU NO. 34 Tahun 2000, dan kemudian diganti dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentangPajak Daerah dan Retribusi Daerah.Perkembangan dan analisis pungutan pajak daerah diuraikan dalam buku inisesuai dengan filosofi pungutan, perkembangan tata kelola pemerintahan, dandasar pungutan yang ditetapkan oleh undang-undang.viii,; 312 hlm,; 23 c