Analisis Penyelesaian Wanprestasi Pada Pembiayaan Akad Murabahah Di Kspps Bmt Tayu Abadi Kabupaten Pati Perspektif Fatwa Dsn-Mui

Dalam menyelesaiakan wanprestasi pada pembiayaan murabahah KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati melakukan berbagai upaya strategis untuk menyelesaikannya yang sesuai dengan ketentuan internal lembaga maupun Undang-Undang terkait, serta Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Maka dari latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati dan upaya penyelesaiannya yang berdasarkan pada persektif Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif, proses pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi dengan analisis data yang bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi pada pembiayaan akad murabahah di KSPPS BMT Tayu Abadi Kabupaten Pati berasal dari faktor internal BMT dan faktor eksternal dari anggota. Adapun faktor internal BMT yaitu analisa karyawan yang kurang tepat, survey lapangan tidak maksimal, masih eratnya hubungan kekeluargaan/kerabat/teman, dan kurangnya pengawasan usaha anggota. Faktor eksternal yaitu dari anggota meliputi terjadinya pandemic covid-19, anggota yang tidak jujur saat pengajuan pembiayaan, dan adanya penyalahgunaan pembiayaan. Upaya penyelesaiannya yaitu dengan cara penagihan secara intensif, pemberian surat peringatan, penjadwalan ulang (rescheduling), dan eksekusi jaminan. Upaya penyelesaian melalui penagihan intensif melalui musyawarah mufakat sudah susuai fikih muamalah. Tahap pemberian surat peringatan sesuai dengan hadist Nabi dari riwayat ‘Amr bin ‘Auf al-Muzani r.a. mengenai perdamaian. Tahap penjadwalan ulang (rescheduling) sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI Nomor 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang Penjadwalan Kembali Tagihan Murabahah. Tahap eksekusi barang jaminan sudah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI Nomor 19/DSNMUI/IV/2001 Tentang Al- Qardh dan Fatwa DSN-MUI Nomor 47/DSNMUI/II/2005 Tentang Penyelesaian Piutang Murabahah Bagi Nasabah Tidak Mampu Membayar