Dinamika Mewujudkan Kepastian Hukum Tanah Wakaf (Studi Kasus di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala yang dihadapi pemerintah Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam pensertifikatan tanah wakaf, selain itu juga akan dibahas solusi dan upaya pemerintah Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara dalam dinamika mewujudkan kepastian hukum tanah wakaf. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata - kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati. Dengan begitu peneliti mencari tahu data - data tanah wakaf yang telah di sertifikasi dan yang belum disertifikasi yakni di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara. Dengan tujuan mengetahui bagaimana masyarakat melakukan sertifikasi tanah wakaf dan alasan bagi mereka yang belum melakukan pendaftaran tanah wakaf. Dari hasil penelian diperoleh bahwa hal-hal yang menjadi kendala dalam pensertifikatan tanah wakaf di Desa Damarjati Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara 1) Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf. 2) Kurangnya sosialisasi dari Badan yang mengurusi perwakafan, 3) Kondisi ekonomi masyarakat dan proses pensertifakatan tanah wakaf yang terlalu susah, 4) Peran Nadzhir yang ditunjuk mengurusi dan mengelola tanah wakaf yang ada di desa Damarjati kurang efektif dan tidak sesuai sebagaimana mestinya. Sedangkan untuk solusi dan upaya yang dilakukan pemerintah di Desa Damarjati adalah 1) Menyampaikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya pensertifikatan tanah wakaf yang di masukkan ke dalam materi-materi pengajian maupun khutbah yang dimaksudkan agar masyarakat memahami perlunya mengesahkan tanah wakaf di mata hukum pemerintah. 2) Membentuk panitia pengelolaan tanah wakaf dan menunjuk seorang nadzhir yang bertanggung jawab atas tanah wakaf agar tanah bisa memanfaatkan dengan maksimal untuk kepentingan seluruh masyarakat yang bertujuan untuk kemaslahatan Bersama 3) Membentuk tim koordinasi penertiban tanah wakaf, mengadakan supervisi perwakafan tanah milik, mengadakan safari wakaf terpadu, dan yang paling penting mengusahakan peningkatan pengetahuan pejabat-pejabat yang terkait dalam kepengurusan tanah wakaf agar bisa melaksanakan pendaftaran tanah wakafnya secara tertib dan efisien