IMPLIKASI BATAS KELAYAKAN FINANSIAL TERHADAP TARIF TOL DAN DUKUNGAN PEMERINTAH PADA PROYEK PRAKARSA BADAN USAHA JALAN TOL TUBAN–BABAT–LAMONGAN–GRESIK

Abstract   One of the criteria for an unsolicited toll road project is that the project must be financially feasible. According to the Regulation of the Minister of Public Works and Public Housing Number 23 of 2021, regarding Procedures for Determining Toll Road Concession on Unsolicited Project, the financial feasibility criteria is at least equal to the Weighted Average Cost of Capital plus 2%. The purpose of this study is to analyze the implications of applying the financial feasibility criteria to toll rates and government support. This study shows that the implementation of a Weighted Average Cost of Capital plus 2% as a financial feasibility criterion, increases the initial toll tariff, requires higher government support, in the form of land acquisition costs and/or construction cost support, and reduces investment opportunities for a business entity.   Keywords: toll road; unsolicited project; financial feasibility; toll tariff; government support     Abstrak   Salah satu kriteria proyek jalan tol atas prakarsa badan usaha adalah bahwa proyek tersebut harus layak secara finansial. Menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 23 Tahun 2021, tentang Tata Cara Penetapan Pengusahaan Jalan Tol atas Prakarsa Badan Usaha, kriteria kelayakan finansial adalah sebesar paling rendah sama dengan Weighted Average Cost of Capital ditambah dengan 2%. Tujuan sudi ini adalah menganalisis implikasi penerapan kriteria kelayakan finansial tersebut terhadap tarif tol dan dukungan pemerintah. Studi ini menunjukkan bahwa penerapan kriteria keyakan sebesar Weighted Average Cost of Capital ditambah dengan 2% sebagai kriteria kelayakan finansial, meningkatkan tarif tol awal, membutuhkan dukungan pemerintah, berupa biaya pengadaan tanah dan/atau dukungan biaya konstruksi, yang lebih besar, serta mengurangi peluang investasi suatu badan usaha.   Kata-kata kunci: jalan tol; proyek prakarsa badan usaha; kelayakan finansial; tarif tol; dukungan pemerinta