PERAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DALAM REHABILITASI DAN REKONTRUKSI PASCABENCANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2007 DITINJAU DARI FIQH SIYASAH (Studi pada BPBD Lampung Selatan

ABSTRAK Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai peranan pascabenca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, meliputi rehabilitasi dan rekontruksi. Peran BPBD Lampung Selatan terhadap kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana ditahun 2019 silam, kiranya dapat memberikan gambaran atas pelaksanaan tugas dalam pencapaian kinerja sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan Penanggulangan Bencana yang akan diteliti oleh peneliti dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang BPBD Lampung Selatan berdasarkan UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Terdapat beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan lebih lanjut dalam penelitian ini yaitu bagaimana peran BPBD Lampung Selatan dalam pelaksanaan tanggung jawab dan wewenang berdasarkan UU Nomor 24 Tahun 2007, dan bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah Lampung Selatan khususnya lembaga pemerintah BPBD Lampung Selatan terhadap rehabilitasi dan rekontruksi dalam pembangunan beberapa wilayah di Lampung Selatan pasca bencana, mengetahui faktor penghambat peran BPBD Lampung Selatan, dan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah terhadap rehabilitasi dan rekontruksi dalam pembangunan pasca bencana. Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (field research) yaitu peneltian yang dilaksanakan berdasarkan konteks. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan data dengan mencari data untuk kebutuhan menyelesaikan penelitian ini dengan beberapa metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dokumentasi, dan sebagainya. Peneliti menyimpulkan BPBD Lampung Selatan sudah sesuai dengan Pasal 8 dan Pasal 9 mengenai tanggung jawab dan wewenang, namun belum optimal dalam melaksanakan peran BPBD Lampung Selatan terhadap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 dalam UU Nomor 24 Tahun 2007 diwilayah Lampung Selatan pasca tsunami secara cepat, tepat, efektif dan efisien serta pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Dalam pandangan fiqh siyasah memberikan arahan dalam menanggulangi bencana maupun penanggulangan pascabencana yang ideal dan komprehensif. Dimana dalam pandangan fiqh siyasah bahwa masyarakat adalah aktor utama dalam upaya penanggulangan bencana dengan mengharuskan masyarakat itu sendiri meningkatkan kapasitas kemampuan agar memiliki pengetahuan dalam menanggulangi bencan