TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 78 UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Komparatif tentang Pembangunan Infrastruktur pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus)

ABSTRAK Pembangunan Desa merupakan bagian yang penting dan tidak dapat dipisahkan dari pembangunan Nasional, seperti pembangunan Daerah yang meletakkan kerangka bagi bangsa Indonesia untuk tumbuh dan berkembang di atas kemampuan sendiri. Pembangunan Desa juga dapat dikatakan sebagai garis besar Negara. Yang jika dilihat secara garis besar bahwa sebenarnya pembangunan dipedesaan itu harus meningkatkan pada perbaikan mutu pedesaan melalui peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat Desa serta memanfaatkan secara maksimal dana-dana yang langsung ataupun tidak langsung diperuntukan bagi pembangunan pedesaan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur pada pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus dan bagaimana implementasi pembangunan infrastruktur pada pasal 78 Undang�undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus ditinjau dari fiqh siyasah Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Data yang digunakan yaitu menggunakan data primer dan sekunder. Sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik pengelolaan data dilakukan dengan cara pemeriksaan data (editing), rekontruksi data (reconstructing) dan sistematisasi data (systematizing). Metode analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif melalui metode berfikir induktif. Sehingga mempermudah dalam membuat kesimpulan dari penelitian ini. Adapun hasil penelitian ini antara lain perbandingan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Limau Kabupaten Tanggamus (studi komparatif tenntang pembangunan infrastruktur pada Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak). Implementasi pembangunan infrastruktur pada Pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung sudah terealisasikan iii dengan baik dimana dana yang diberikan kepada Pekon Banjar Agung yang sudah dianggarkan untuk pembangunan sudah banyak yang direalisasikan oleh Pemerintah Pekon Banjar Agung. Sedangkan di Pekon Badak secara keseluruhan belum terealisasi dengan baik karena di Desa Badak dana yang ada masih dialihkan kepada penanganan wabah Covid-19. Sehingga pembangunan infrastruktur belum nyata terlihat baik dari segi fisik maupun dana untuk pembangunan yang ada di Pekon tersebut. Tinjauan fiqh siyasah terhadap implementasi pasal 78 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa di Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak sudah sesuai dengan fiqh siyasah karena pembangunan dilandaskan pada konsep�konsep pembangunan yang mementingkan kesejahteraan ummat dan dalam usaha pelaksanaan pembangunan yang dilakukan itu diniat sebagai ibadah kepada Allah semata dan merasa diri bahwa Allah selalu melihat serta mengawasi apa yang kita perbuat. Kata kunci: Pekon Banjar Agung dan Pekon Badak, Fiqh Siyasah, Pembangunan Infrastruktu