TINJAUAN FIQIH SIYASAH IMPLEMENTASI PERAN BAPPEDA DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR (Studi Bappeda Kabupaten Lampung Utara)

ABSTRAK Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang yang berkepentingan, baik pemerintah maupun swasta yang bertujuan untuk mewejudkan cita-cita yang tujuan yang telah ditetapkan. Implementasi berkaitan dengan berbagai tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan dan merealisasikan program yang telah disusun demi tercapainya tujuan dari program yang telah direncanakan, karena pada dasarnya setiap rencana yang ditetapkan memiliki tujuan atau target yang hendak dicapai. Peran Bappeda mempunyai fungsi penyelenggaraan penelitian pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka pengembangan pembangunan secara umum pelaksanaan kerja sama penelitian dan perencanaan pembangunan daerah dengan lembaga perguruan tinggi dan lembaga baik pemerintah maupun swasta. Pembangunan infrastruktur merupakan suatu pembangunan nasional. Pembangunan nasional memiliki tujuan untuk menjadikan rakyat Indonesia menjadi rakyat yang maju dan sejahtera yang tertuang dalam Undang- Undang nomor 23 tahun 2014 tentang RKPJ tentang pemerintah daerah yaitu merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat racangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1( satu) tahun yang disusun denga berpedoman yang disusun dengan pedoman. adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang jangka menengah dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintah dipusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Rancangan Kerja Pemerintah Daerah atau di sebut dengan (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan yang bertujuan merancang kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaanya, baik yang dilaksankan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan keikutsertaan masyrakat untuk kesejahteraan rakyat. Yang bertujuan di dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ini terbentuk lah suartu rencana tingkat satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melalui forum Musyawarah Perencaan Pembangunan Daerah (Musrenbang). Selama tiga tahun belakangan terhitung sejak tahun 2018,2019,2020 pembangunan infrastruktur daerah di kab. Lampung Utara terhambat oleh bebrapa faktor yang belum jelas diketahui. tidak sedikit pedesaan yang ada di Kab.Lampung Utara masih belum memiliki sarana jalan yang baik. iii Penelitian ini Mencoba Menganalisis Peran Dinas Bappeda Bagian Perencanaan Kab. Lampung Utara Dalam Penyusun Rencacana Kerja Pemerintah Daerah Dalam Mewujudkan Pembangunan infrastruktur Berdasarkan Tinjauan Fiqih Siyasah Rumusan masalahnya adalah penelitiaan ini, Bagaimana Peranan Dinas Bappeda Dalam Menyusun Rencana Kerja Pemerintah daerah? Dan Bagaimana Tinjauan Fiqih Siyasah Terhadap implementasi peranan Bappeda dalam penyusuna rencanan kerja pemerintah daerah mewujudkan pembangunan infrastruktur ? Metode PenelitianYang Digunakan Dalam Penelitian ini Deskriptif Analisis yaitu Dengan Cara Menganalisis data Yang Diteliti yang Dilakukan Dilapangan Aatau Respomden. Teknik Pengumpulan Data Yang digunakan Berupa Buku, Dokumen, Peraturan Undang-Undang , Wawancara. Kata kunci: Pembangunan, Bappeda, ekonom