PERAN KEPALA DAERAH TERHADAP IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2010 TENTANG DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pringsewu)

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan peran Kepala Daerah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil merupakan peraturan yang dibuat sebagai pedoman disiplin Aparatur Sipil Negara, Peraturan disiplin tersebut berisi tentang: kewajiban, larangan, tingkat dan jenis hukuman disiplin, serta pejabat yang berhak menghukum. Peraturan disiplin tersebut sudah sangat jelas terdapat jenis hukuman disiplin bagi Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan tersebut, tetapi masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan disiplin, hal tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerntah Daerah Kabupaten Pringsewu masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang melangar Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan latar belakang masalah di atas penelitian ini mengambil rumusan masalah tentang bagaimana peran Kepala Daerah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ? dan bagaimana perspektif fiqh siyasah peran Kepala Daerah terhadap implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Displin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu ? Teori-teori yang digunakan skripsi ini adalah teori fiqh siyasah dan teori umum tentang Pemimpin dan Aparatur Sipil Negara yang diperoleh dari kepustakaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat deskriptif analisis dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun untuk pengumpulan data dengan pemantauan, wawancara, dan dokumentasi. Semua data tersebut merupakan bahan-bahan untuk mendeskripsikan Peran Kepala Daerah terhadap Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu. Berdasarkan hasil penelitian ini bahwa Kepala Daerah Kabupaten Pringsewu sudah menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten iii Pringsewu dan sudah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan disiplin Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu tetapi dalam pelaksanaannya masih terdapat Aparatur Sipil Negara yang melanggar peraturan disiplin dengan berbagai macam alasan. Berdasarkan perspektif fiqh siyasah peran Kepala Daerah terhadap implementasi Peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu sudah sesuai dengan kepemimpinan dalam Islam yaitu amanah dalam menjalankan tugas, arif, bijaksana dalam memimpin dan tegas terhadap pelaksanaan hukum. Kepada seluruh Aparatur Sipil Negara yang bertugas di Pemerintah Daerah Kabupaten Pringsewu bahwasannya peraturan disiplin tersebut dibuat untuk menertibkan dan mendisiplinkan agara menjadi Aparatur Sipil Negara yang profesional. Maka sebaiknya taatilah peraturan disiplin tersebut dan jadikan sebagai pedoman disiplin