PANDANGAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEDUDUKAN LEMBAGA KEJAKSAAN DI INDONESIA (Studi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan)

ABSTRAK Dalam sistem ketatanegaraan kejaksaan belum terakomodasi sebagai salah satu lembaga penegak hukum, kejaksaan hanya disebut secara implisit dalam konstitusional. Penyelenggaraan fungsi dan peran kekuasaan kejaksaan sudah ada dalam UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dimana penjabaran UU Nomor 16 Tahun 2004 ini mengarah pada kedudukan kejaksaan ini pada ranah eksekutif namun apabila dilihat dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, kejaksaan juga berada pada ranah yudikatif, oleh karena itu sangat disayangkan sekali apabila eksistensi kejaksaan RI sebagai salah satu organ penting negara belum jelas kedudukannya dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Sehingga hal ini membuat adanya dualisme kekuasaan terhadap kejaksaan yang memiliki tugas begitu luas, di satu sisi dianggap sebagai salah satu bagian pelaksanaan kekusaan kehakiman namun di sisi lain memiliki tugas dan kewenangan dalam lingkup pelaksanaan UU. Dalam hukum Islam, kedudukan lembaga kejaksaan tidak dijelaskan secara jelas, namun kedudukan kejaksaan dapat diserupakan dengan Wilayah Al Hisbah. Dengan adanya hal tersebutlah yang melegalkan adanya lembaga kejaksaan di Indonesia dan dalam hukum Islam pula lembaga penegak keadilan seperti lembaga kejaksaan memiliki peranan sangat penting dalam suatu negara. Namun, kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia masih belum sesuai dengan aturan hukum Islam. Permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia?, (2) Bagaimana pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia serta untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah terhadap kedudukan lembaga kejaksaan di Indonesia. Adapun penelitian ini bersifat kualitatif dan menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library-research) yang data-datanya berupa data sekunder yang diambil dari buku, bahan bacaan hukum terkait, jurnal-jurnal, sumber online, artikel hukum serta bahan hukum lainnya yang sesuai dengan judul penelitian ini. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data dengan cara kualitatif dengan metode berfikir induktif dan deduktif. Hasil penelitian ini bahwa Lembaga Kejaksaan adalah lembaga negara yang melakukan kekuasaan negara dibidang penuntutan, maka melihat peraturan perundang-undangan yang berlaku kedudukan Kejaksaan berada di bawah kekuasaan eksekutif, yang menjalankan iii fungsi dan wewenangnya dalam melakukan penuntutan untuk menjalankan kekuasaan yudikatif. Kejaksaan dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya yang artinya Kejaksaan dituntut untuk menjalankan fungsi dan wewenangnya secara merdeka. Dalam fiqh siyasah, kedudukan lembaga kejaksaan adalah sebagai salah satu lembaga negara yang tidak dijelaskan secara jelas dalam siyasah dusturiyah, namun tugas dan fungsi Kejaksaan secara garis besar dapat di serupakan dengan Wilayah al-Hisbah. Lembaga Kejaksaan yang ada pada peradilan umum, dapat dijumpai dalam peradilan islam yakni Wilayah Al-Hisbah, atau bisa disebut juga dalam bahasa modern Qadha’ Hisbah. Wilayah Al-Hisbah merupakan badan yang mengadili pelanggaran hukum syara’ di luar mahkamah, bukan karena tuntutan dari pihak penuntut, tetapi karena pelanggaran. Meskipun dalam beberapa hal, Wilayah Al-Hisbah dan kejaksaan memiliki perbedaan dalam beberapa tugas dan tempat mengadili sebuah perkaranya. Dimana dalam Wilayah Al-Hisbah mengadilinya di luar mahkamah, sedangkan Lembaga Kejaksaan mengadilinya di dalam persidangan atau mahkama