EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NO. 01 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA ZONASI WILAYAH PESISIR DAN PULAU-PULAU KECILDITINJAU DARI FIQIH SIYASAH (Studi Pada UPTD Kesatuan Pengelolaan Hutan Gunung Balak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung

ABSTRAK Banyak daerah di Indonesia yang telah rusak hutan mangrovenya. Kerusakan hutan mangrove banyak ditimbulkan oleh ulah manusia itu yang mengeksploitasi hutan-hutan mangrove. Banyak untuk dibuka menjadi lahan perikanan yaitu pertambakan ikan maupun udang. Tingkat kesadaran manusia terhadap peraturan mengenai lingkungan hidup menjadi pemicu maraknya kasus pencemaran dan perusakan lingkunganhidup. Kerusakan hutan mangrove yang tidak banyak menimbulkan kerugian, baik segi sosial maupun ekonomi. Tujuan Penelitian Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Mengetahui faktor pendukung dan penghambat Pelaksanaan Perda No. 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil. Mengetahui Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil Ditinjau Dari Fiqih Siyasah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Adapun sumber data primer melalui wawancara. Penelitian ini adalah memuat sumber data sekunder analisis melalui buku- buku, peraturan perundang- undangan dan skripsi yang berkaitan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Wawancara, dan Dokumentsi. Lalu, teknik pengolahan data dan analisis data dilakukan dengan melalui editing data dan analisis data. Populasi penelitian adalah pegawai lingkup UPTD KPH Gunung Balak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung dan masyarakat petani tambak yang bermukim di wilayah pantai dan mendapat manfaat langsung dengan adanya mangrove dan berada di wilayah kerja UPTD KPH Gunung Balak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung. Sehingga didapat Sampel dalam penelitian ini 1 orang sebagai Kepala UPTD KPH Gunung Balak Dinas Kehutanan Provinsi Lampungdan masyarakat dengan jumlah 9 orang petani tambak atau pengelola mangrove di wilayah UPTD KPH Gunung Balak Dinas Kehutanan Provinsi Lampung Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Efektivitas Pelaksanaan Perda No. 01 Tahun 2018 Tentang Rencana Zonasi iii Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil membentuk kader kehutanan, pengembangan kapasitas masyarakat, pengawasan kawasan bersama�sama demi mencapai tujuan kelestarian hutan. Faktor pendukungnya yakni: adanya Dinas Kehutanan, kelompok pemerhati Mangrove yang ikut berpartisipasi dalam pengembangan hutan bakau, masyarakat dan Pemerintah Desa setempat. Sedangkan faktor penghambatnya adalah: pengembangan hutan bakau yang belum merata, ketersediaan dana dan dan fasilitas umum yang belum memadai. diharapkan bersama. Koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah Desa, dan masyarakat setempat harus terus terjalin. Kata Kunci: Efektivitas, Rencana Zonasi, Fiqih Siyasa