TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PENGUPAHAN PEMBANGUNAN RUMAH IBADAH NON-MUSLIM (Studi Di Kampung Mekar Indah Jaya Kecamatan Banjar Baru Kabupaten Tulang Bawang)

ABSTRAK Upah adalah sejumlah uang yang dibayar oleh orang yang memberi pekerjaan kepada seorang pekerja atas jasanya sesuai perjanjian. Khususnya di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang masyarakat muslim yang bekerja sebagai pekerja bangunan melakukan akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim, jenis banguanan rumah ibadah non-muslim yang mereka kerjakan yaitu berupa Gereja dan Pura. Penelitian ini mengangkat rumusan masalah yaitu: Bagaimana praktik pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang dilakukan oleh para pekerja di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang? Bagaimanakah fenomena tersebut jika ditinjau dari perspektif hukum Islam? penelitian ini bertujuan untuk mengetauhi praktik dan status hukum Islam terhadap akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim. Penelitian ini merupakan penilitian deskriptif analitik yang bertujuan untuk memperoleh gambaran penelitian secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang diteliti. Untuk memperoleh data penulis melakukan wawancara dan dokumentasi. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) penelitian data maupun informasi bersumber dari lapangan, yakni pekerja bangunan dan pemilik rumah ibadah non-muslim di Kampung Mekar Indah Jaya, Kecamatan Banjar Baru, Kabupaten Tulang Bawang, tentang Akad Pengupahan Pembanguna Rumah Ibadah Non-Muslim dalam Perspektif Hukum Islam. Data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder serta populasi yang berjumlah tujuh orang responden yang terdiri dari lima pekerja bangunan dan dua pemilik bangunan rumah ibadah non-muslim, kemudian dalam pengolahan data dilakukan pemeriksaan data (editing) dan sistematika data (sistematizimg), sedangkan dalam analisis data menggunakan metode kualitatif induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim yang dilakukan para pekerja bangunan dalam praktiknya berlangsung dalam 3 tahap yakni tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan pengupahan. pemberian upah dalam praktik pembangunan rumah ibadah non-muslim tidak ada prosesdur/syarat tertentu yang harus dilakukan oleh pekerja Dalam hukum Islam terdapat dua pendapat, yaitu pendapat yang pertama tidak membolehkan menurut Maliki, Syafi’i dan Ahmad beserta pengikut mazhabnya masing-masing melarang perbuatan tersebut, sedangkan menurut Hanafiyah dan Yusuf Qadarwi membolehkan membangun rumah ibadah non-muslim. akad pengupahan pembangunan rumah ibadah non-muslim dilarang karena mengandung unsur syubhat yaitu sesuatu yang meragukan dan samar antara kehalalan dan keharaman. Namun boleh dilakukan hanya dalam keadaan darurat dan mendesak, ketika proyek pembangunan lainnya sedang tidak ada, dan sekadar untuk menutupi kebutuhan ekonom