ANALISIS FIQIH SIYASAH TENTANG MEKANISME GANTI RUGI HAK MILIK ATAS TANAH DALAM UNDANG-UNDANG NO 2 TAHUN 2012 TENTANG PENGADAAN TANAH BAGI PEMBANGUNAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM (Studi Pada Pembangunan BendunganTiga Dihaji Kabupaten OKU Selatan)

ABSTRAK Ganti rugi dalam pengadaan tanah merupakan suatu proses yang harus dilalui untuk dapat memperoleh hak atas tanah yang dibebasakan. Namun dalam proses pemberian ganti rugi sering kali ditemui pertentangan dengan masyarakat yang terdampak pengadaan tanah. beberapa diantaranya disebabkan karena besar ganti rugi yang ditetapkan belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat pemilik tanah. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum memberi landasan hukum yang pasti mengenai tata cara dan mekanisme ganti rugi pelaksanaan pengadaan tanah. Undang-undang tersebut memberikan definisi ganti rugi sebagai penggantian yang layak dan adil bagi pihak yang terkena pengadaan tanah. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana mekanisme ganti rugi hak milik atas tanah pada pelaksanaan pembangunan bendungan tiga dihaji menurut undang-undang nomor 2 tahun 2012 dan bagaimana analisis fiqih siyasah terhadap pelaksanaan ganti rugi hak milik atas tanah pada pembangunan bendungan tiga dihaji. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (Field Research), dan data primer. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Pembangunan Bendungan Satuan Non Vertikal Tertentu (SNUT) Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Sumatera VIII. pemerintah daerah setempat, dan masyarakat yang terdampak pembangunan bendungan tiga dihaji, Adupun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu metode Wawancara, Observasi, dan Dokumentasi, setelah data terkumpul maka penulis menganalisasi data secara deskriptip kualitatif dan menggunakan pendekatan berfikir secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa mekanisme pelaksanaan ganti rugi hak milik atas tanah pada pembangunan bendungan Tiga dihaji Kabupaten Oku Selatan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengadaan tanah yakni tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan penyerahan hasil yang secara garis besar mekanisme pelaksanaanya sebagai berikut iventarisasi dan identifikasi kerugian dan kajian hukum atas tanah terdampak, penilaian ganti kerugian, musyawarah penetapan bentuk ganti rugi, pembayaran atau pemberian ganti rugi dan penyerahan atau pelepasan tanah ke instansi. Telah dilaksanakan berdasarkan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Ganti kerugian yang diberikan sudah layak dan adil sesuai dengan aturan yang berlaku serta tidak memberikan kemudharatan bagi pemilik tanah. Akan tetapi dalam pelaksananya belum berjalan maksimal dikarenakan masih terdapat beberapa kendala atau hambatan. dan dalam Presfektif Fiqih Siyasah mekanisme pelaksanaan ganti rugi hak milik atas tanah pada pembangunan Bendungan Tiga Dihaji dapat dikatakan sejalan dengan aqidah dan konsep Fiqih Siyasah. Karena memiliki relavansi dengan kemaslahatan orang banyak. Sehingga menaati aturan pemerintah tentang masalah ini adalah kewajiban rakyat demi terwujudnya kemaslahatan bangs