TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP KEBIJAKAN KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN KONVOI MOTOR GEDE (Studi Kasus di Unit Laka Lantas Polresta Bandar Lampung)

ABSTRAK Konvoi moge belakangan ini mendapat sorotan negatif dari masyarakat, karena kerap melanggar rambu lalu-lintas saat berkonvoi dan kurang menghargai pengguna jalan lain. Untuk itu perlu diketahui bagaimana penerapan ketentuan dalam mengendalikan atau mengawal konvoi moge tersebut. Selain itu perlu diketahui apa yang menjadi dasar kewenangan bagi aparat kepolisian dalam mengendalikan konvoi moge tersebut dan bagaimana mekanisme pelaksanaannya. Adapun sebagai dasar ketentuan yang dijadikan dasar kewenangan oleh aparat kepolisian dalam mengawal konvoi moge adalah ketentuan Pasal 14 huruf a dan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 dan Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung? 2) Bagaimana analisis Fiqh Siyasah terhadap kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung? Penelitian ini bertujuan 1)Untuk mengetahui kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung. 2) Untuk mengetahui analisis Fiqh Siyasah terhadap kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan pada penyewaan konvoi moge di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research), dengan metode penelitian hukum empiris, yang mengkualifikasikan hukum sebagai suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata. Dalam penelitian ini data dikelompokkan menjadi data primer yakni data yang diperoleh langsung dari lapangan baik dari responden maupun informan, kemudian data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan seperti Undang-Undang dan literatur hukum lain yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: Kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di iii Kota Bandar lampung adalah bentuk kebijakan kepolisian yang diterapkan dalam hak utama pengguna jalan adalah surat pengawalan. Dalam hal pengawalan bahwa pihak kepolisian mempunyai kebijakan untuk mempertimbangkan untuk menerima permohonan pengawalan terhadap pemohon.yang mengajukan prmohonan pengawalan. Kepolisian dalam melakukan kebijakan untuk mempertimbangkan permohonan pengawalan adalah melihat dari apakah kegiatan konvoi itu dinilai positif atau negative. Faktor Penghambat kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar lampung ialah dari masyarakat itu sendiri, karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum.kurang mengertinya masyarakat tentang fungsi pengawalan tesebut. Dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas. Dalam Pandangan fiqh siyasah kebijakan kepolisian dalam penerapan hak utama pengguna jalan di Kota Bandar lampung sesuai dengan syariat Islam, karena manusia sebagai khalifah di bumi ialah untuk dapat menciptakan ketertiban dan keamanan dalam berkehidupan di bumi sesuai dengan syariat Islam. Khalifah dalam pandangan Islam selain bertanggung jawab pada dirinya sendiri dia juga harus memikul tanggung jawab sesama makhluk hidup lainny