TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK KESEPAKATAN PENGGARAPAN SAWAH (Studi di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran)

ABSTRAK Dalam upaya memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia tidak akan terlepas dari hubungan sesama manusia. Seperti masyarakat di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran merupakan masyarakat yang mayoritas mengandalkan pendapatan dari hasil pertanian. Karena tidak semua petani yang memiliki lahan persawahan sendiri untuk digarap, jadi sebagai petani menggarap lahan persawahan pertanian milik orang lain untuk memenuhi kebutuhan ekonominya. Dalam muamalah, kerja sama bagi hasil pertanian salah satunya disebut mukhabarah. Mukhabarah adalah bentuk kerjasama antara pemilik sawah dan penggarap sawah dengan perjanjian bahwa hasilnya akan dibagi antara kedua belah pihak menurut kesepakatan bersama, sedangkan biaya dan benihnya dari penggarap sawah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran. Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan menganalisis praktik kesepakatan penggarapan sawah, dan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik kesepakatan penggarapan sawah. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang bersifat studi kasus pada pelaku pengelola lahan persawahan di Desa Kresno Widodo Kecamatan tegineneng Kabupaten Pesawaran. Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan analisis dengan analisis kualitatif dengan menggunakan metode berfikir deduktif dan induktif. Berdasarkan hasil penelitian yang penulis dapat simpulkan bahwa pada pelaksanaan praktik kesepakatan penggarapan sawah di Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran belum sesuai dengan hukum Islam, yang sesuai adalah pada syarat perjanjian tolong menolong. Sedangkan yang belum sesuai hukum Islam yaitu dalam pemenuhan akad, karena pada saat penggarapan sawah terdapat tidak ada unsur keadilan dan tidak ada perjanjian yang mengikat atau terdapat saksi yang melihat. Sistem yang digunakan dalam pengelolaan lahan persawahan ini yaitu dengan cara mematok gabah yang didapatkan yaitu harus mendapatkan 40 karung gabah perpanen dalam 1 hektar sawah. Ditinjau dari dari hukum Islam sistem bagi hasil yang terjadi belum seusai dengan hukum Islam karena pemilik sawah telah merusak akad yaitu akadnya yang tidak disempurnakan