IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 16 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi Pada Bagian Pembangunan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Barat Provinsi Lampung)

ABSTRAK Pembentukan peraturan daerah untuk mendorong dan mengoptimalkan pembangunan daerah hanya dapat terwujud apabila pembentukan peraturan daerah didukung dengan cara dan metode yang sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan, kebutuhan daerah dan kearifan lokal. Terbelakangnya daerah di negeri ini masih merupakan masalah besar yang belum teratasi, Dimana daerah tersebut masih jauh berbeda dalam hal pembangunan infrastruktur pembangunan. Dalam fiqh siyasah masalah ini juga masuk dalam lingkup siyasah dusturiyyah. Siyasah Dusturiyyah adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Permasalahan di dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada didalam masyarakatnya. Beberapa tahun terakhir yakni dari tahun 2017 kegiatan pembangunan ini menjadi pusat perhatian karena telah terjadi keterlambatan yaitu pembangunan infrastruktur. Dari latar belakang yang penulis jelaskan, Permasalahan dari penelitian ini adalah Bagaimana Proses Implementasi pasal 8 Perda Nomor 16 Tahun 2016 di Daerah Krui Kecamatan Pesisir Tengah?Bagaimana Perspektif Fiqh Siyasah Pasal 8 Perda Nomor 16 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah? Adapun tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana proses implementasi pasal 8 perda nomor 16 tahun 2016 tentang rencana pembangunan di daerah krui pesisir tengah dan menurut fiqh siyasah mengenai rencana pembangunan jangka mengengah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriftif dengan data primer berupa observasi atau wawancara ke narasumber yang sesuai dengan keriteria penelitian. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa realitas yang menjadi dasar perlunya kebijakan pihak dari pemerintah untuk melakukan pembangunan kembali yang bisa memfasilitasi kebutuhan masyarakat serta memenuhi janji bahwa pembangunan yang dijanjikan harus sesuai dengan Undang-undang dan peraturan yang ada. Dalam hal ini Undang-undang no 16 tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah sebenarnya sudah sesuai akan tetapi pengimplementasianya yang menyimpang dan tidak sesuai dengan undang�undang yang ada. Kesimpulan dari penelitian ini adalah implementasi Perda di Kabupaten Pesisir Barat telah signifikan dimana pemerintah telah memenuhi akuntabilitas dan maanfaat yang jelas bagi masyarakat. Ini berarti dalam pelaksanaan Perda itu sendiri di Kabupaten Pesisir Barat belum berjalan di atas prinsip yang diamanatkan Undang-undang terlebih lagi dalam Fiqh Siyasah bisa dikatakan masih jauh dari prinsip- prinsip kemaslahatan umat seperti pengertian konsep Fiqh Siyasah. Saran dari penelitian ini adalah diharapkan kepada pemerintah pesisir barat terutama dinas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah harus mengambil tindakan tegas kepada badan-badan/pihak yang tidak mengikuti aturan yang sudah diberlakukan dan diharapkan kepada pihak pemerintah agar dapat iv mengikuti syariat agama islam. Karena, mayoritas penduduk di Indonesia adalah umat muslim