ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PERATURAN WALIKOTA BANDAR LAMPUNG NOMOR 36 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENGGUNAAN DANA OPERASIONAL UNTUK ANAK KELUARGA TIDAK MAMPU

ABSTRAK Pendidikan merupakan suatu aspek penting dalam pembangunan suatu daerah, karena pendidikan sebagai pencipta SDM yang berkualitas dan juga dapat berpengaruh sangat besar terhadap suatu kemajuan. Dari pendidikan yang didapat oleh sekolah bisa melahirkan generasi dengan pola pikir matang yang bertujuan untuk menciptakan negara dengan taraf kesejahtraan yang baik dan dan perekonomian yang meningkat.Pemerintah Kota Bandarlampung dan pihak sekolah bertanggung jawab menyalurkan dana operasional ke setiap keluarga yang membutuhkan agar siswa dapat menimba ilmu pendidikan. Karena dalam Islam, setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan apapun status kondisi sosialnya. Rumusan masalah pada skripsi ini adalah apa dasar pemikiran filosofis lahirnya Peraturan Walikota Bandar Lampung nomor 36 tahun 2019 dan bagaimana analisis hukum Islam tentang prinsip tata cara penggunaan dana operasional untuk anak keluarga tidak mampu. Jenis penelitan ini adalah penelitian pustaka (Library Research). Sifat penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu membuat deskripsi atau gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat, dan hubungan fenomena yang diselidiki tentang dasar pemikiran filosofis terciptanya Peraturan Walikota Bandar Lampung dan Bagaimana analisis Hukum Islam Tentang Prinsip tata cara penggunaan dana operasional. Penelitian ini bersumber dari data sekunder yang diperoleh melalui buku, Al-Quran, Hadits, Peraturan Perundang-undangan, pendapat tokoh, jurnal, dan karya ilmiah yang lainnya. Data-data yang diambil dijadikan sebagai rujukan selanjutnya dianalisis secara kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif deduktif melalui penelitian yang sudah ada sebelumnya. Bedasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat berberapa dasar pemikiran filosofis lahirnya peraturan Walikota Bandarlampung nomor 36 tahun 2019 yang meliputi:(a) pertimbangan keadilan, (b) asas manfaat, (c) asas pemerataan, (d) asas pemerataan, (e) asas bantuan, (f) asas otonomi.Serta analisis hukum islam tentang prinsip-prinsip tata cara nya yaitu: (a) prinsip keadilan, (b) prinsip al�ikhsan, (c) prinsip al-mas‟uliyah, (d) prinsip al-kifayah, (e) prinsip keseimbangan, (f) prinsip kejujuran dan kebenaran. i