ANALISIS PROGRAM ALOKASI DANA DESA (ADD) 2019 TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM ( Studi Pada Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji )

ABSTRAK Penelitian ini berfokus pada alokasi dana desa yang merupakan aspek terpenting dalam suatu desa untuk menjalankan pembangunan-pembangunan melalui program yang telah di susun, yang termasuk di antaranya adalah pembangunan infrastruktur guna kesejahteraan masyarakat. Pemerintah desa diyakini mampu melihat prioritas kebutuhan masyarakat dibanding dengan pemerintah kabupaten yang memiliki ruang lingkup lebih luas dan rumit. Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana pelaksanaan alokasi dana desa dilakukan, dampak program alokasi dana desa terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan bagaimana program alokasi dana desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam di kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji. Tujuan penelitian ini adalah menganalisa pelaksanaan dan dampak program alokasi dana desa terhadap masyarakat desa di kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji. Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan lapangan deskriptif kualitatif, Metode pengumpulan data menggunakan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Penelitian lapangan yang bersumber dari data primer. Populasi dalam penelitian ini adalah aparatur desa dan tokoh masyarakat di Kecamatan Way Serdang, dalam pemilihan sampel dengan menggunakan metode purposive sampling, untuk menganalisa data penulis menggunakan model Miles dan Huberman dengan metode berfikir deduktif kualitatif yakni berangkat dari fakta�fakta yang umum, peristiwa yang kongkrit ditarik generalisasi yang mempunya sifat khusus. Berdasarkan penelitian dan analisis data terdapat kesimpulan, pelaksanaan alokasi dana desa di kecamatan Way Serdang kabupaten Mesuji Tahun 2019 belum sesuai dengan peraturan pemerintah No. 11 Tahun 2019 pasal 100 tentang alokasi dana desa. Dimana ADD dengan besaran 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran yang ada digunakan untuk keperluaan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, dan yang paling sedikit yaitu 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran yang ada digunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa, operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD (badan permusyawaratan desa), dan insentif Rt, Rw. Tetapi dalam pelaksanaan yang ada di kecamatan Way Serdang sebaliknya yaitu lebih banyak ADD yang di dapat digunakan untuk penghasilan tetap, tunjangan kepala desa, dan insentif RT, RW. Sedangkan untuk alokasi dana desa itu sendiri dirasakan peningkatannya dari tahun-ketahun walaupun belum bisa menyentuh keseluruhan program yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah tentang pengelolaan alokasi dana desa