ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT PENGANGGURAN DI KABUPATEN WAY KANAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM TAHUN 2008-2017

ABSTRAK Pengangguran adalah suatu keadaan dimana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran dapat terjadi karena disebabkan oleh ketidak seimbangan tenaga kerja. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah tenaga kerja yang ditawarkan melebihi jumlah tenaga kerja yang diminta. Tingginya tingkat pengangguran akan mencerminkan baik buruknya perekonomian suatu negara/wilayahnya. Dalam artian tingkat pengangguran yang semakin tinggi menunjukkan kondisi perekonomian yang semakin buruk. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa sajakah faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat pengangguran di Kabupaten Way Kanan dan bagaimana pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Way Kanan dan untuk mengetahui pandangan ekonomi Islam terhadap pengangguran . Jenis dan sumber data menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang berupa time series dengan periode pengamatan 2008-2017. Pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi dan studi pustaka, data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linear berganda. Kesimpulan dari penelitian ini adalah varibel pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Way Kanan tahun 2008-2017, variabel upah minimum regional berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Way Kanan 2008-2017 dan varibel pendidikan juga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran di Kabupaten Way Kanan tahun 2008-2017 sedangkan variabel inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap terhadap pengangguran di Kabupaten Way Kanan 2008-2017. Dalam perspektif ekonomi Islam, mengenal lima prinsip utama dalam mengentaskan pengangguran yaitu pertumbuhan ekonomi, penciptaan anggaran negara, pembagunan infrastruktur, penyediaan layanan publik, dan kebijakan pemerataan distribusi pendapatan yang memihak masyarakat miskin