PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERATURAN DESA MENURUT UNDANG�UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 DITINJAU DARI SIYASAH TANFIDZIYAH (Studi Di Desa Gedung Cahya Kuningan Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat)

ABSTRAK DesaGedung Cahya Kuningan merupakan salah satu di Kecamatan Ngambur Kabupaten Pesisir Barat yang sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani dan nelayan, Desa Gedung Cahya Kuningan merupakan Desa terluas dikecamatan Ngambur, dalam hal ini peraturan yang dibuat oleh pemerintah Desa harus sesuai menurut Undang�Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa, Tetapi berdasarkan data lapangan sebuah peraturan yang dibuat hanyalah sebagai formalitas saja banyak peraturan-peraturan yang dibuat tidak berjalan dan berfungsi sebagaimana yang diharapkan karena didalam pembutannya sering mengmbil keputusan secara sepihak bukan berdasarkan kesepakatan bersama baik antar pemerintah Desa, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh pemuda maupun masyarakat terkait lainnya. karena seharusnya adanya musyawarah yang baik antara pemerintah dan masyarakat sesuai dengan Q.S. An-Nissa [58] :4. Oleh karena itu peneliti merasa perlu mengangkat permasalahan ini serta diteliti dan dikaitkan dengan pandangan Siyasah Tanfidziyah berdasarkan disiplin ilmu yang peneliti jalani. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah: a. Bagaimana peran Kepala Desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan Desa menurut undang-undang nomor 6 tahun 2014 di Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat? b. Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyah terhadap peran Kepala Desa dalam penyusunan penetapan peraturan Desa di Desa Gedung Cahya Kuningan, Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat? Penelitian ini bersifat kualitatif serta menggunankan jenis penelitian lapangan field research yang data-nya berupa data primer dan sekunder yang diambil dari observasi langsung,wawancara,bahan literatur maupun jurnal dan sumber online yang sesuai dengan judul penelitian ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait peran Kepala Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang sesuai dalam memperjuangkan aspirasi rakyat sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa pada rakyat dan untuk mengetahui bagaimana pandangan Siyasah Tanfidziyah terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa tersebut. Kegunaan penelitian ini untuk memberikan kontribusi pada akedemisi khususnya hukum yang berkaitan dengan Hukum Tatanegara dalam Islam. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa: 1. Dalam Undang-Undang Nomor Tahun 2014 di Desa Gedung Cahya Kuningan dalam realitanya Kepala Desa kurangnya kerjasama dengan masyarakat dalam pembuatan peraturan desa, meskipun sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam Pasal 26, belum semaksimal mungkin tetapi sudah banyak yang paham meskipun ada beberapa masyarakat yang tidak mengerti tentang peraturan Desa tersebut serta kurangnya musyawarah yang baik dalam penentapan peraturan. karena memang untuk membangun Desa yang lebih baik membutuhkan proses, dengan demikin perlahan-lahan seluruh masyarakat akan mengerti dengan tujuan yang dibuat oleh Kepala Desa. 2. Dalam pandangan Siyasah Tanfidziyah pelakasanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu membahas tentang pemerintahan Desa agar sejalan dengan nilai-nilai syariat Islam, Didalam peraturan yang dibuat oleh pemerintah Sebenarnya sudah berjalan dengan baik akan tetapi kurangnya musyawarah yang baik antara pemerintah dengan masyarakat dan pihak terkait lainnya Didalam penetapan Peraturan Desa harus berdasarkan Rasa Adil sesuai dengan Surah An-Nisaa 58 apabila menetapkan hukum antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adi