IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DESA MENURUT UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA DAN PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (Studi di Desa Karang Rejo II, Kecamatan Muara Sungkai Kabupaten Lampung Utara)

ABSTRAK Pasca disahkannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (undang-undang Desa), Dana Desa (DD) menjadi perhatian banyak kalangangan. Pasalnya jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sangat besar Jumlahnya. Pada tahun 2017 jumlah anggaran DD mencapai RP 60 Milyar dengan sisa 271 juta rupiah. Alokasi Dana Desa (ADD) yang wajib dimasukkan dalam anggaran Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota, belum lagi alokasi dana hibah Pemerintah provinsi. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi kebijakan dana desa di karang rejo II menurut UU No. 6 Tahun 2014, dan Bagaimana Implementasi kebijakan dana desa di karang rejo II dalam perspektif Fiqh Siyasah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui mplementasi kebijakan dana desa di karang rejo II menurut UU No. 6 Tahun 2014, dan untuk mengetahui Implementasi kebijakan dana desa di karang rejo II dalam perspektif Fiqh Siyasah. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (Field Research), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pustaka (library research) berupa Al-Qur‟an, Hadist dan pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Data-data yang didapat diambil sebagai rujukan untuk selanjutnya dianalisa secara sistematis untuk menunjang dalam pembahasan. Kemudian di analisis dengan cara analisis kualitatif melalui metode yang bersifat deskriptif analisis yang menghasilkan metode induktif yaitu cara berpikir dalam mengambil kesimpulan secara umum yang didasarkan atas fakta-fakta yang bersifat khusus. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Sebagian Dana Desa (DD) desa karang rejo II, dialokasikan untuk pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dengan tujuan agar membantu perekonomian masyarakat di desa karang rejo II. BUMDes adalah sebuah lembaga perekonomian yang berperan dalam kegiatan ekonomi masyarakat desa. Peran kelembagaan sangat penting dalam mengatur sumber daya dan distribusi manfaat, untuk itu unsur kelembagaan perlu diperhatikan dalam upaya peningkatan potensi Desa guna menunjang pembangunan Desa. Dalam pandangan Fiqh Siyasah, keberhasilan pemerintahan berdasar pada bentuk pelaksanaan dan dampak kebijakan. Dalam hal ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa Karang Rejo II sebenarnya telah berdasar pada tujuan kemaslahatan. Namun karena beberapa kendala, berupa kemampuan SDM untuk menunaikan kebijakan tersebut. Dampaknya, cita-cita kemaslahatan sebagaimana yang diinginkan oleh pemeritah tidak kunjung tercapai. Kondisi ini diperparah oleh lemahnya partisipasi masyarakat untuk bersama-sama mendukung kebijakan pemerintah desa Karang Rejo II