TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KAUR DALAM PENGENDALIAN PERTUMBUHAN PENDUDUK (Studi Pada Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu)

ABSTRAK Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Secara terus-menerus penduduk akan dipengaruhi oleh jumlah bayi yang lahir (menambah jumlah penduduk), tetapi secara bersamaan juga akan dipengaruhi oleh jumlah kematian (mengurangi jumlah penduduk) yang terjadi pada semua golongan umur. Penduduk Provinsi Bengkulu, khususnya Kabupaten Kaur yang memiliki jumlah penduduk pada tahun 2019 yakni berjumlah 121,20 jiwa, meningkat pada tahun 2020 sebanyak 131.128 Jiwa. Keluarga Berencana merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan meningkatkan kualitas keluarga. Namun pada kenyataanya terjadi peningkatan jumlah penduduk yang menjadi penyebab rendahnya tingkat kesejahteraan merupakan suatu beban hidup yang berat karena banyaknya anak dalam keluarga. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana peran Pemerintah Daerah Kaur dalam pengendalian pertumbuhan penduduk dan bagaimana tinjauan hukum Islam terharap peran Pemerintah Daerah Kaur dalam pengendalian pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif analitis yaitu dengan cara menganalisis data yang diteliti dengan memaparkan data-data tersebut kemudian untuk memperoleh kesimpulan. Jenis penelitian ini lapangan (field research) yaitu penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden. Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa buku, dokumen, peraturan perundang�undangan, wawancara dan hasil dari penelitian. Hasil penelitian pada skripsi ini pengendalian pertumbuhan penduduk di kabupaten Kaur belum berjalan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009. Karena dapat dilihat pertumbuhan penduduk di kabupaten Kaur masih terus bertambah, angka kelahiran di kabupaten Kaur juga mengalami peningkatan setiap tahun nya. Selain itu terdapat banyaknya hambatan-hambatan yang ditemui. Dalam mensosialisasikan program Keluarga Berencana oleh Dinas P2KBP3A Kabupaten Kaur masih mengalami kendala-kendala yang ditemui di lapangan ketika penyuluhan, salah satu contoh kendala tersebut adalah kurang nya pengetahuan dan pemahaman masyarakat khusunya yang ada di daerah pedalaman sehingga program tersebut belum berjalan dengan maksimal. Peran Pemerintah Daerah Kabupaten Kaur tidak bertentangan dengan hukum Islam, yang mana program tersebut juga bertujuan untuk mengajak masyarakat mencapai keluarga sejahtera dengan merencanakan kehamilan agar tidak terjadi kelahiran anak yang tidak di inginkan. Sehingga mensosialisasikan program tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam segala sesuatu harus terencana agar mencapai tujuan kemaslahatan, dan bisa menjadi landasan hukum dimasa yang akan datan