TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAM NOMOR 10 TAHUN 2020 TENTANG PEMBERIAN ASIMILASI DAN HAK INTEGRASI BAGI NARAPIDANA DAN ANAK DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYEBARAN COVID-19

ABSTRAK Berkaitan dengan maraknya wabah Covid-19 saat ini, pemerintah membuat kebijakan pembebasan narapidana, pemerintah menetapkannya melalui program asimilasi dan hak integrasi. Program asimilasi adalah proses pembinaan narapidana dan anak yang dilaksanakan dengan membaurkan narapidana dan anak dalam masyarakat. Selanjutnya hak integrasi adalah pemberian pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas dan cuti bersyarat bagi narapidana yang melakukan tindak pidana selain tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara dan kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi, atau warga negara asing. Pembebasan narapidana demi menekan laju penularan Covid-19 masih menuai kontroversi di masyarakat. Pembebasan terhadap narapidana dilakukan dengan pertimbangan rawannya penyebaran Covid-19 di dalam Lembaga pemasyarakatan/Rumah tahanan/Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Indonesia yang notabene mengalami kelebihan penghuni. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Pertama Bagaimana Pelaksanaan Asimilasi Narapidana Sesuai Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberian Asimilasi Dan Hak Integrasi Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19 , Dan kedua Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum Dan HAM tersebut. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung. Untuk mendapatkan data yang valid, maka sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu, sumber data primer dan sumber data sekunder. Setelah data terkumpul maka dilakukan analisis data, menggunakan metode kualitatif dengan metode berfikir deduktif. Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat yang dilakukan oleh pihak Bapas Kelas II Bandar Lampung sudah sesuai dengan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Menteri, hanya saja bimbingan terhadap narapidana yang telah mendapatkan asimilasi kurang efektif dikarenakan masih terbatasnya sumber daya manusia dalam Bapas itu sendiri dan diketahui pula di saat pandemi covid-19 bahwa Bapas tidak melakukan pembinaan dengan cara seperti biasanya, saat ini hanya mengandalkan teknologi yang ada, sehingga tidak dapat memberikan pelayanan secara optimal. Pembebasan bersyarat dalam Islam menyebutkan sebagai pengampunan. Maksud dan tujuan dari pemberian pengampunan salah satunya adalah untuk menjaga kemaslahatan dan menghindari kemudharatan, serta untuk menghormati hak asasi atas penyesalan (pengajuan salah/taubat)