TINJAUAN FIQIH SIYASAH TERHADAP PELAKSANAAN RETRIBUSI IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN ( Studi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur)

ABSTRAK Berkaitan dengan pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Retribusi Daerah adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Mengenai Retribusi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sangat berpengaruh dalam peningkatan pendapatan daerah. Yang tujuan utama ialah untuk dapat mengisi kas negara atau juga kas daerah untuk mengatur kemakmuran masyarakat daerah melalui jasa yang diberikan dengan secara langsung kepada masayarakat. Skripsi ini mencoba untuk mengali mengenai pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan ( Studi Di Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur), Tujuan penelitian ini selain pemenuhan tugas akhir yaitu untuk menambah ilmu baik bagi penulis maupun pembaca akan menganai Pelaksanaan retribusi Izin Mendirikan Bangunan. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (field research) yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada yang ada dilapangan. Seperti lingkungan masyarakat, lembaga-lembaga dan organisasi kemasyarakatan dan lembaga pemerintahan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menerangkan fenomena sosial atau suatu peristiwa. Kemudian dianalisis dalam penelitian menggunkan metode analisis deskriptif. Hasil yang diperolah Penelitian ini mununjukkan Pelaksanaan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, belum terlaksana secara maksimal. Kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Tentang Penyelenggaran Retribusi Izin Mendirikan Bangunan belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Tinjauan Fiqih Siyasah Mengenai Peraturan Pelaksanaan Retribusi Izin Mendrikan Bangunan Belum sesuai dengan Fiqih siyasah karena peraturan tersebut belum dapat memberikan kemaslahatan bagi kehidupan masyarakat dan lingkungan