PENGGUNAAN SIMBOL AGAMA DALAM KAMPANYE PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH DAN HUKUM POSITIF

ABSTRAK Penggunaan simbol agama rentan terjadi di mana saja dan kapan saja. Persoalan ini seolah menjadi benang kusut yang sulit untuk diurai. Persoalan ini melibatkan banyak pihak, peserta pemilu yang berambisi untuk menang dengan segala cara, tokoh-tokoh agama dan masyarakat yang “suka” terseret dalam arus politik untuk memenangkan kontestan politik tertentu. Agama menjadi komoditas politik yang diperdagangkan untuk kepentingan kekuasaan. Akibatnya, konflik dan peseturuan rentan terjadi, utamanya antar peserta pemilu. Pemrintah melalui Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Larangan Dalam Kampanye huruf; (c) menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain; (d) menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat. Simbol-simbol agama, tokoh agama, dan kegiatan keagamaan tidak jarang dijadikan alat untuk memuluskan hasrat politik seseorang atau kelompok tertentu. Rumusan masalah dalam penelitian adalah bagaimana penggunaan simbol agama dalam kampanye pemilu menurut fiqh siyasah dan hukum positif di Indonesia dan bagaimana perbedaan dan persamaan hukum penggunaan simbol agama dalam kampanye pemilu menurut fiqh siyasah dan hukum positif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji secara komparatif tentang penggunaan simbol agama dalam kampanye pemilihan umumperspektif fiqh siyasah dan hukum positif. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (library research), yang mana cara kerja dari metode ini adalah menggambarkan dan menguraikan secermat mungkin term pembahasan mengenai variabel-variabel yang terdapat dalam objek penelitian yang diteliti oleh penulis. Temuan dari penelitian ini adalah bahwa di dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Pasal 280 Tentang Larangan Dalam Kampanye yang menjelaskan tentang penggunaan simbol agama dalam kampanye pemilihan umum. Sedangkan dalam perspektif fiqh siyasah memiliki korelasi dengan (Q.S. Al-Baqarah (2): 41) yang menjadi dasar bahwa tidak baik seorang peserta pemilu membawa-bawa simbol agama atau menukar ayat Al-Qur‟an untuk tujuan duniawi. Maka, peran agama justru dibutuhkan dalam menjaga dan merawat moralitas politik. Agama harus ditampilkan dalam pesan-pesan yang bersifat profetis (ideal-moral) untuk merespon fenomena politik kekuasaan dan agamaisasi politik akhir-akhir ini. Selanjutnya, harus diakui kelompok terbesar di Indonesia adalah muslim. Karena itu sewajarnya umat Islam mendapatkan porsi aspirasi politik yang memadahi. Tetapi aspirasi politik yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan prinsip demokrasi, NKRI dan kemajemukan bangsa