ANALISIS FIQH SIYASAH TERHADAP EFEKTIVITAS PELAYANAN E-KTP PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN PESISIR BARAT

ABSTRAK Pendataan Identitas e-KTP merupakan program yang digalakan pemerintah yang memuat semua sistem keamanan Administrasi berbasis data base, dengan e-KTP diharapkan dapat memiliki NIK yang digunakan seumur hidup dalam permasalahan Administratif kependudukan. Namun dalam pelaksanaan masih banyak mepertanyakan tingkat ke Efetivitasan pemberlakuan sistem tersebut dari segi proses pembuatan sampai dengan fungsi kegunaan e-KTP. Dinas kependudukan dan catatan sipil kabupaten pesisir barat dalam kenyataannya belum mampu semaksimal mungkin menjalankan amanah, sehingga tidak mengherankan jika perilaku Aparatur kurang mengutamakan kepentingan public sehingga harapan masyarakat untuk mendapat layanan yang baik dan memuaskan belum sepenuhnya dapat terpenuhi. Hal ini tentu akan mengundang reaksi krtitikan tajam dari masyarakat. dalam kajian hukum islam, Fiqih Siyasah adalah salah satu aspek Hukum Islam tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Berdasarkan permasalahan di atas rumusan masalah dalam skripsi ini adalah Pertama, Bagaimana ke Efektivitasan pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat? Kedua, Bagaiamana Tinjauan fiqh siyasah terhadap Efektivitas pelayanan e-KTP pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat ? Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research), yang mana data diperoleh melalui wawancara secara langsung terhadap subjek dan objek penelitian mengenai analisa Efektivitas pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dengan menggunakan Metode yang digunakan penelitian ini merupakan metode kualitatif. Kesimpulan Dari hasil penelitian ini menunjukan bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat dalam memberikan pelayanan berupa pembuatan e-KTP sudah berupaya semaksimal mungkin, namun mengenai sarana prasarana memang kurang memadai. Seperti halnya kursi dan gedung yang belum direnovasi. Berkaitan dengan tinjauan Fiqih Siyasah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir Barat sudah baik karena telah menjalankan apa yang diamanatkan oleh UU. No. 25 Tahun 2009 serta menjawab isu-isu yang ada di masyarakat dengan Inovasinya yaitu membuat surat keterangan (suket) jikalau blangko habis dan mengadakan program jemput bola terhadap Instansi-instansi seperti sekolah�sekolah dan pondok pesantren. Namun mengenai kedisiplinan pihak yang melayani yaitu petugas, kurang menjalankan prinsip amanah yang sebagaimana pegawai diberikan amanah untuk menjalankan fungsi organisasi tersebut sebagaimana mestiny