EFEKTIVITAS DAN HAMBATAN PENEGAKAN SANKSI ADMINISTRASI PERATURAN DAERAH KOTA MALANG DI BIDANG PAJAK DAERAH (Studi Terhadap Peraturan Kota Malang Terkait Pajak Daerah)

Anugrah Wilan Pratama, Istislam, Herlin Wijayati Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: anugrahwilan@gmail.com   ABSTRAK Reformasi Birokrasi merupakan sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi dalam rangka memastikan terciptanya perbaikan tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah prasyarat utama pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan suatu negara, semakin cepat pula perputaran roda pembangunan nasional. Evaluasi terhadap kebijakan daerah didalam reformasi birokrasi tidak lepas dari efektif/atau tidaknya sebuah kebijakan (dalam hal ini Peraturan Daerah) dilaksanakan. Fokus terhadap Sanksi administrasi berangkat dari pemahaman bahwa sanksi merupakan bagian penting dalam peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi senantiasa memberi wewenang kepada badan pemerintahan untuk menegakkan sanksi, manakala terjadi pelanggaran terhadap norma-norma hukum administrasi yang berlaku. Hukum administrasi disatu sisi menyediakan sarana-sarana yuridis bagi badan pemerintahan untuk merealisasikan tujuan-tujuan pemerintahan yang dikehendaki, dan di sisi lain menyediakan kepada masyarakat jaminan terhadap tindakan pemerintahan yang tidak tepat dan tidak sah. Tujuan dicantumkannya (diatur) sanksi dalam peraturan perundang-undangan hukum administrasi adalah untuk menangkal perasaan impunitas (pembiaran) dengan melakukan pelanggaran tertentu dan beberapa perilaku serius (yang bagaimanapun dianggap sebagai gangguan) dan tidak lagi diselesaikan melalui sanksi pidana, tetapi dengan sanksi administrasi. Kata kunci: Reformasi Birokrasi, Peraturan Daerah, Sanksi Administrasi   ABSTRACT Reform in bureaucracy seems to be the need that has to be fulfilled to ensure that the improvement of the governance is achieved. Good governance is the primary requirement required in national development. The better the governance of a state is, the more efficient the cycle of national development will be. The evaluation of regional policy in a bureaucracy reform is inextricable from whether the implementation of a policy in a regional regulation is effective. The idea of administrative sanctions departs from understanding that sanctions are an essential part of the legislation. The legislation concerning administrative law often allows for the government’s authority to enforce sanctions in case of violations of legal norms concerning administrative matters. On one hand, administrative law provides juridical support for the government to reach the objectives as expected. On the other hand, it guarantees the members of the public against any likelihood of inappropriate and illegal measures taken by the government. Regulating sanctions in administrative law is aimed to ward off any impunity of particular violations and some serious conduct seen as an interruption that is no longer responded to with criminal sanctions but rather with administrative ones. Keywords: bureaucracy reform, regional regulations, administrative sanction