IMPLEMENTASI PASAL 2 DAN PASAL 3 PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 12 TAHUN 2020 (STUDI MENGENAI PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF PAJAK KENDARAAN BERMOTOR PADA UPTD SAMSAT KELAPA DUA TANGERANG)

Muhammad Khairul Imam Anshorulloh, Tunggul Anshari S. N., Amelia Ayu Paramitha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya e-mail: khairulimammuhammad@gmail.com   ABSTRAK Pada penulisan jurnal ini penulis mengangkat tema Penghapusan Sanksi Administratif sesuai dengan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Gubernur Banten Nomor 12 Tahun 2020 Mengenai Penghapusan Sanksi Administratif Berupa Denda Pajak Kendaraan Bermotor (Studi UPTD Samsat Kelapa Dua Tangerang). Penelitian yang dilakukan melihat bagaimana implementasi mengenai kebijakan ini diterapkan. Implementasi mengenai penghapusan sanksi administratif denda pajak kendaraan bermotor bertujuan untuk mengurangi beban masyarakat yang telat membayar pajak sehingga wajib pajak tersebut menjadi bebas denda. Selain itu, ini juga salah satu upaya pemerintah pada masa pandemi karena banyak masyarakat yang terkena dampak penurunan ekonomi. Dengan diterapkannya implementasi kebijakan, dapat dilihat menggunakan Teori yang penulis gunakan yaitu Teori Edward III. Untuk menjawab permasalahan yang ada, penulis menggunakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data primer diperoleh dari hasil studi lapangan dan wawancara dengan narasumber terpilih. Sumber data sekunder didapat dari studi kepustakaan, Peraturan Perundang-Undangan, serta artikel jurnal yang berkaitan dengan implementasi kebijakan penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor. Dari hasil penelitian di UPTD SAMSAT Kelapa Dua Tangerang, komunikasi struktur birokrasi teratas hingga tersampaikan nya kepada masyarakat berjalan dengan sangat baik. Sumber daya kewenangan berjalan baik dengan dilimpahkannya dari kewenangan tertinggi sampai paling bawah agar tercapainya tujuan implementasi. Sumber daya manusia yang menjalankan implementasi melaksanakannya dengan giat dan apabila mencapai target triwulan akan diberi insentif sebagai bentuk imbalan. Sumber daya anggaran dalam implementasi ini dimanfaatkan dengan baik sehingga mendapatkan sumber daya peralatan yang memadai. Penyusunan struktur birokrasi telah terlihat sangat jelas agar masing-masing pihak mengetahui kewenangannya masing-masing demi terlaksananya implementasi dan tercapainya tujuan. Kata kunci: Implementasi, Pajak, SAMSAT   ABSTRACT This research studies the abolishment of administrative sanctions as in Article 2 and Article 3 of Governor Regulation of Banten Number 12 of 2020 concerning Abolishment of Administrative Sanctions on the Imposition of Tax on Motor Vehicles (A study at UPTD Samsat in Kelapa Dua Tangerang). This research aims to see how this policy is implemented to abolish the fine for those who have paid tax. This policy is also intended to help people with unstable economies following the outbreak of the pandemic. With Edward III theory, this research employed empirical and qualitative research methods. The primary data were taken from field study and interviews with selected informants, while the secondary ones were from library research, legislation, and journal articles regarding policy implementation of the abolishment of administrative sanctions in motor vehicle tax. The research reveals that the information down from the top bureaucracy to the members of the public is appropriately communicated. Moreover, the source of authority is also appropriately delegated from the top authority to the lower one to help implement the objectives of the policy. Human resources support the implementation vigorously and there are always incentives for those reaching the quarterly target. The budget is used accordingly to fund adequate infrastructure, and last but not least, the arrangement of the structure of the bureaucracy is implemented to allow every party to know their authority in the implementation and to achieve the objectives.  Keywords: implementation, tax, SAMSA