PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH DALAM PENGGUNAAN DATA PRIBADI OLEH BANK DIGITAL UNTUK TUJUAN KOMERSIAL KEPADA PIHAK KETIGA

Faiz Azhanzi Yazid, Reka Dewantara, Ranitya Ganindha Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No.169 Malang e-mail: azhanzi@student.ub.ac.id   ABSTRAK Di dalam kontrak baku pembukaan rekening bank digital terdapat klausula yang menyatakan bahwa nasabah menyetujui data pribadinya digunakan dan diberikan kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Adanya pencantuman klausula tersebut dapat merugikan nasabah karena data pribadi merupakan aset bernilai tinggi yang berpotensi untuk disalahgunakan. Pasal 22 POJK No. 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang mengatur mengenai batasan-batasan klausula baku, tidak terdapat ketentuan yang melarang Pelaku Usaha Jasa Keuangan menggunakan klausula baku dalam meminta persetujuan nasabah terkait penyebaran data pribadi nasabah. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi nasabah dalam penggunaan data pribadi oleh bank digital untuk tujuan komersial kepada pihak ketiga serta batasan hukum bank digital dalam hal terjadi PMH oleh pihak ketiga terhadap data pribadi nasabah. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan analitis (analytical approach). Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pertama, meskipun perlindungan hukum bagi nasabah sudah terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan dan kontrak pembukaan rekening bank digital, tetapi masih kurangnya proteksi karena tidak ada ketentuan yang mengatur mengenai larangan pencantuman klausula di dalam perjanjian baku yang menyatakan persetujuan nasabah dalam hal bank ingin menggunakan dan menyebarluaskan data pribadi nasabah kepada pihak ketiga untuk tujuan komersial. Kedua, bank digital tidak bertanggung jawab apabila terjadi kerugian yang dialami nasabah berkaitan dengan penggunaan dan penyebarluasan data pribadinya kepada pihak ketiga, melainkan yang bertanggung jawab ialah pihak ketiga yang mengakibatkan kerugian tersebut. Kata Kunci: perlindungan hukum, perjanjian baku, bank Digital   ABSTRACT The standard contract required to open a digital bank account sets forth an agreement a bank client has to abide by, allowing for his/her personal data transfer to the third party for commercial purposes. This clause harms the client since personal data is a highly valuable asset that is prone to misuse. Article 22 of the Regulation of Financial Services Authority Number 1/POJK.07/2013 concerning Consumer Protection in the Financial Service Sector regarding the scope of a clause does not govern provision that proscribes business people from using the standard clause regarding the consent of bank clients to spread personal data. This research aims to find out the form of the legal protection of clients regarding the use of personal data by digital banks for the third party for commercial purposes. With normative-juridical methods, statutory and analytical approaches, this research reveals that although legal protection has been governed in several laws and contracts concerning the opening of a digital bank account, the protection is not optimal since there are no provisions governing the ban on inserting the clause into the standard contract regarding the agreement of the client allowing for access to his/her personal data for the interest of the third party. Moreover, digital banks are not willing to take any responsibility in case of any loss the bank client has to take, but it suggests that it should be the responsibility of the third party. Keywords: legal protection, standard contract, digital ban