KRIMINALISASI PERBUATAN CABUL TERHADAP MAYAT DALAM PEMBAHARUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA

Sharon Myranda Gala, Bambang Sugiri, Masruchin Ruba’i Fakultas Hukum Universtias Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: sharonmyranda@student.ub.ac.id   ABSTRAK Skripsi ini mengangkat tentang kekosongan hukum terkait perbuatan cabul terhadap mayat. Perbuatan cabul terhadap mayat seharusnya termasuk dalam pelanggaran terhadap kesusilaan yang secara khusus melanggar kehormatan kesusilaan mayat. Karena perbuatan cabul terhadap mayat termasuk kejahatan kesusilaan karena adanya dorongan hawa nafsu yang bersifat seksual. Namun nyatanya perbuatan tersebut belum diatur dalam hukum positif Indonesia. Dalam RKUHP terdapat pasal 269 RKUHP yang menggunakan frasa memperlakukan jenazah secara tidak berdadab, namun frasa tersebut mengandung makna yang luas dan multitafsir serta sulit menjerat pelaku perbuatan cabul terhadap mayat. Sehingga untuk mengatasi kekosongan hukum yang ada, penulis membandingkan antara peraturan di Indonesia dengan Negara Inggris dan Negara Nevada yang telah mengatur perbuatan cabul terhadap mayat dalam Sexual Offences Act 2003 (Section 70) dan Nevada Revised Statute (Section 201.450). Skripsi ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang – undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini menghasilkan 2 (dua) jawaban yaitu, Pasal 269 RKUHP dengan frasa memperlakukan jenazah secara tidak beradab tidak memenuhi asas lex certa karena frasa tersebut masih tidak jelas, multitafsir dan belum dapat mengatasi kekosongan hukum atas perbuatan cabul terhadap mayat. Kedua, Berdasarkan ketentuan yang diatur oleh Negara Inggris dan Nevada, perbuatan cabul terhadap mayat merupakan perbuatan penetrasi seksual seperti memasukkan bagian tubuh pelaku (seperti, kelamin laki-laki atau perempuan, jari atau benda lain) ke dalam bagian tubuh mayat (seperti, kelamin laki-laki atau perempuan, mulut atau anus). Kata Kunci: Krimanalisasi, Perbuatan Cabul terhadap mayat, Pembaharuan Hukum Pidana   ABSTRACT This research delves into the legal loopholes regarding the molestation of a corpse, and this is considered immoral conduct violating the dignity of the deceased. This kind of molestation is triggered by sexual desire and is not governed in the positive law in Indonesia. In Draft Criminal Code, Article 269 of the Draft Criminal Code, the phrase ‘violating the dignity of the corpse in an immoral way.  However, this phrase implies extensive meaning and may lead to multi-interpretations, causing confusion in sentencing the perpetrators. In terms of the legal loopholes, this research compares the law in Indonesia and that in Great Britain and Nevada, both of which regulate molestation of a corpse in the Sexual Offenses Act 2003 (Section 70) and Nevada Revised Statute (Section 201.450). This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. The research results reveal that the phrase stated in Article 269 of the Draft Criminal Law mentioned above does not meet lex certa principle since this phrase is deemed murky, leading to multi-interpretations and failing to fill the legal loopholes over the molestation concerned. Moreover, the legal provisions in both Great Britain and Nevada imply that molestation of a corpse involves sexual penetration (of the penis, finger, or another object) into the openings of the corpse (female genital, mouth, or anus). Keyword: Criminalization, Molestation Of A Corpse, Reform Of Criminal La