SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK PADA TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Aulidya Dardanella, Milda Istiqomah, Galieh Damayanti Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Jl. MT. Haryono No. 169 Malang e-mail: dardanellaa@ub.ac.id   ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ratio legis diterapkannya sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menganalisis perbandingan pengaturan sistem pembuktian terbalik dalam penanganan tindak pidana gratifikasi berdasarkan hukum di negara Indonesia dan hukum di negara Singapura, dan menganalisis ada atau tidaknya resiko pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konsep (conceptual approach), dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun mengenai bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh penulis akan dianalisa dengan menggunakan 3 (tiga) metode penafsiran (interpretasi), yakni interpretasi autentik, interpretasi gramatikal, dan interpretasi sistematis. Berdasarkan hasil pembahasan dengan metode penelitian tersebut diatas, penulis mendapatkan jawaban atas permasalahan yang penulis angkat yakni diperlukannya untuk menerapkan sistem pembuktian terbalik yang memiliki sifat khusus, dikarenakan tindak pidana korupsi dilakukan dengan menggunakan cara-cara yang luar biasa. Pembuktian terbalik inipun sejalan dengan yang diterapkan pada negara Singapura yang memiliki komitmen yang tinggi dalam upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi di negaranya. Sehingga penerapan sistem pembuktian terbalik yang berlaku di Indonesia bukanlah merupakan pelanggaran terhadap HAM terdakwa dikarenakan terdakwa tetap mendapatkan kesempatan untuk membela dirinya. Kata kunci: Pembuktian terbalik, Gratifikasi, Hak Asasi Manusia   ABSTRACT This research aims to analyze the ratio legis implemented in shifting burden of proof over gratuities as a crime according to law Number 20 of 2001 concerning Corruption, analyze the comparison between the regulatory provision concerning the shifting burden of proof over gratuities according to the legal system in Indonesia and that in Singapore, and analyze whether this shifting burden of proof risks human rights. This research employed normative-juridical methods, statutory, conceptual, and comparative approaches. The data consisted of primary, secondary, and tertiary materials analyzed using authentic, grammatical, and systematic interpretation. The research result indicates that the shifting burden of proof of specified nature is required recalling that corruption is committed in extraordinary ways. This system of proof is in line with what is enforced in Singapore with its commitment to eradicating corruption. Thus, the application of the proof system in Indonesia does not violate human rights since the defendant still has his/her right to defend himself/herself. Keywords: shifting burden of proof, gratuity, human right